Sertifikat HGB Pulau Reklamasi Bisa Dibatalkan, Asal. .

0
678
Berita Terkini: Seperti Inikah Peta Gurita Korupsi Di Reklamasi Teluk Jakarta ?
Copyrigt©VIVA

Pemprov DKI Jakarta Meminta Untuk Membatalkan Sertifikat HBG Reklamasi

Indowarta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mengajukan permohonan untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HBG) pulau reklamasi. Pengajuan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

BACA JUGA : Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Pilih Orang-orang Ini Untuk KPK DKI Jakarta!

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pengajuan surat permohonaan untuk melakukan penundaan dan pembatana HBG di sejumlah pulau yang reklamasi kepada Kementerian ATR/BPN dilakukannya untuk dapat memperbaiki adanya aturan mengenai perizinan di tempat itu.

Anies Baswedan menilai, bahwa sebelumnya ada prosedur yang salah telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, hal itu terjadi pada saat pemberian izin untuk reklamasi. Oleh karena itu, pihaknya sekarang ini meminta untuk membatalkan HBG tersebut.

“Maka, kami akan lakukan perda zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/18).

Dalam surat yang sudah dikirimkan oleh Kementerian ATR/BPN, Pemprov DKI memohon kepada kementerian itu untuk dapat menyerahkan kembali seluruh dokumen yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Pemprov DKI, dokumen itu terkait dengan perizinan reklamasi.

Akan tetapi, bentuk permohonan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ditolak Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, hal ini karena sertifikat tersebut dianggap sudah melampaui ketentuan dan persyaratan hukum pertanahan yang berlaku.

Reklamasi Teluk Jakarta
Copyright©

Seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, Arie S Hutagalung mengatakan, Pemprov DKI dapat mengajukan permohonan untuk pembatalan dari sertifikat HBG tersebut jika telah menemukan adanya bentuk kecacatan pada sertifikat itu.

BACA JUGA : Anies Baswedan Resmi Cabut 2 Raperda Terkait Reklamasi!

“Bisa membatalkan kalau ada cacat administrasi, misalnya, overlap atau kesalahan dalam prosedur. Tapi ini yang namanya reklamasi ini sudah jelas-jelas tidak ada (cacat),” ujar Arie, dikutib dari KompasProperti, Jumat (12/1/2018).

Sertifikat itu, kata dia, sudah diberikan kepada investor dalam hal ini adalah pengembang dari reklamasi, dan Pemprov DKI sudah menilai kalau telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan hukum pertanahan.

Oleh karena itu, jika pihak Pemprov DKI sudah mengajukan permohonan untuk membatalkan HBG di reklamasi dengan alasan lingkungan, maka menurutnya, hal itu kurang tepat untuk pembatalan tersebut.

“Enggak ada kaitannya pemberian hak itu dengan lingkungan. Lingkungan itu izin, ada izin amdal dan lain-lain. Dan itu semua sudah dipenuhi oleh pemegang HGB itu, ada amdal, izin-izin dan lain sebagainya,” ucap dia.

Baca juga : Ketika Seorang Warga Ini Keceplosan Sebut Dapat Amplop dari Anies Baswedan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here