Elektabilitas Demokrat Bisa Nyungsep Jika Terbukti Terlibat Soal E-KTP!

0
2474
SBY
Copyright©okezone

Penyebutan Nama SBY Dalam Kasus Korupsi Dapat Mempengaruhi Elektabilitas Demokrat

Indowarta.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menganggap apa yang sudah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tepat, yaitu mengambil jalur hukum untuk pernyataan dari pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya yang dianggapnya fitnah dan mencemarkan nama baik.

BACA JUGA : Jokowi Maju Capres 2019, Ini Analisis Soal Cawapres!

“Ini kan negara hukum. Jadi sudah tepat jika SBY menempuh jalur hukum untuk melaporkan orang yang menyebut-nyebut namanya dalam kasus e-KTP,” kata dia, Rabu (7/2/18).

Disamping itu, ujang mengingatkan bahwa laporan itu supaya ditindak oleh pihak kepolisian supaya nantinya tidak ada saling fitnah. “Jika memang ada bukti-bukti diungkap saja,” tuturnya.

Ujang menilai, nama SBY yang disebutkan dalam sidang kasus korupsi e-KTP ini dapat mempengaruhi elektabilitas dari Demokrat serta keluarga SBY. Ditambah sekarang ini sudah memasuki tahun politik.

SBY
Copyright©infomenarik-terbaru

Baik SBY serta Demokrat harus berusaha keras untuk membuktikan bahwa tidak terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sehingga dengan ini elektabilitas tidak akan berubah jelang menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

“Jika pemberitaan SBY disangkut-sangkutkan terus dengan kasus e-KTP bisa saja elektabilitas Demokrat tergelincir. Padahal kan belum tentu terlibat,” jelasnya.

BACA JUGA : Gerindra Sangat Intens Cari Kawan Untuk Usung Prabowo!

Sebelumnya diketahui, Ketau Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya kepada Bareskrim Polri. Laporan ini karena pihaknya merasa bahwa Firman sudah melakukan pencemaran nama baik usai mengaitkan namanya dalam sidang kasus korupsi e-KTP.

Laporan tersebut sudah diterima oleh Bareskrim dengan nomor LP/187/II/2018/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2018. Sedangkan Firman Wijaya menjadi terlaporan dalam laporan itu. Pasal yang dijeratkan dalam laporan tersebut adalah Pasal 310, 311 KUHP Junto 27 Ayat 3 Undang Undang ITE.

SBY merasa difitnah atas tuduhan telah melakukan intervensi dalam proyek e-KTP saat di menjabat sebagai presiden. “Tidak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, melakukan intervensi atas proyek,” ujar SBY saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (8/2/2018).

BACA JUGA : Komentar Setya Novanto Soal Firman Wijaya Dilaporkan Polisi Oleh SBY!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here