KPK Beri Ultimatum Pada Kemendagri, Soal Apa?

0
8339
febri
Copyrigth©nasional.harianterbit

Setelah Banyaknya Kepala Daerah Yang Terjerat Kasus Korupsi, KPK Beri Ultimatum Kepada Kemendagri

Indowarta.com – Kementerian Dalam Negeri mendapatkan ultimatum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada kepala daerah agar tidak menyalah gunakan jabatannya melakukan korupsi. Hal tersebut sudah disampaikan oleh KPK usai banyak kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan tindak korupsi beberapa waktu ini.

BACA JUGA : Bupati Halmahera Timur Rudi Irawan Ditahan KPK?

“Kemendagri punya kewenangan proses pembinaan di daerah-daerah. Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Belum lama ini, KPK kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus suap, dia adalah Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marinus Sae. Penangkapan dan penetapan tesangka kepada kepala daerah ini sudah mencoreng adanya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Pasalnya uang suap tersebut digunakan untuk pendanaan kampanye dalam pencalonan sebagai Gubernur NTT.

Sedangkan yang terbaru, Lembaga antikorupsi ini juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Bupati Subang Imas Aryumningsih, lantaran sudah diduga menerima suap dari perizinan. Dia ditangkap bersamaan dengan tujuh orang yang berasal dari unsur swasta dan pegawai Pemkab Subang.

KPK
Copyright©kabarrakyat

Febri menilai, demokrasi di Indonesia akan berjalan baik jika seluruh institusi terkait seperti Kemendagri juga ikut berperan aktif untuk melakukan penegakan. Disamping itu, setiap institusi memiliki tugas masing-masing untuk tetap menjaga domokrasi yang bersih.

BACA JUGA : Harta Kekayaan Bupati Ngada Marianus Sae yang Terjerat OTT KPK!

“Kalau serius proses demokrasi ini dijalankan secara bersih, pasti butuh peran semua pihak. Karena semua institusi memiliki kewenangan berbeda-beda,” paparnya.

Febri mengatakan, dalam penyelenggaraan Pilkada, KPK hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada penyelenggara negara yang turun berpartisipasi dalam kontestasi pesta demokrasi itu.

Sedangkan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi kepala daerah atau petahana, yang akan melakukan pemungutan suara secara langsung itu.

Oleh sebab itu, Febri menilai bahwa sinergi yang dijalin antar lembaga ini sangat penting untuk dapat menciptakan kepala daerah yang dilahirkan dari Pilkada berintegritas dan bersih. Kinerja dari kepada daerah juga harus tetap mendapatkan pengawasan agar tidak terjadi tidak pidana korupsi.

“Agar proses pilkada demokrasi menghasilkan kepala daerah bersih dan tidak lagi mengulangi kekeliruan-kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK,” jelasnya.

BACA JUGA : KPK Kantongi Kronologis Setya Novanto Tabrak Tiang Listrik!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here