Setya Novanto Sebut Nama Puan dan Promo Dalam Sidang Kasus E-KTP, Ini Klarifikasi PDIP

0
3121
Setya Novanto
Copyright ©Tempo

Dalam Sidang Kasus Korupsi e-KTP, Terdakwa Setya Novanto Sebut Beberapa Pihak Yang Menerima Aliran Dana

Indowarta.com – Mantan Ketua DPR, Setya Novanto telah mengungkapkan sejumlah nama anggota DPR yang sudah mendapatkan aliran dana hasil korupsi proyek e-KTP. Terkait dengan hal tersebut mulai terkuak setelah dirinya memberikan kesaksian sebagai terdakwa di Pengadialan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/18).

BACA JUGA : Setya Novanto Akui Ada Pembagian Uang Untuk Keponakanya!

Selain mengatakan akan mengembalikan uang yang diterimanya, Setya Novanto mengatakan mengenai realisasi pemberian uang kepada beberapa pihak, termasuk Komisi II DPR dan Ketua Fraksi. Terlebih sejumlah nama politikus PDIp seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung juga disebutkan.

Dalam kesempatan itu, Setya Novanto mengaku bahwa dia mengetahui hal tersebut pada saat Made Oka adan Andi Agustinus atau Andi Narogong berkunjung ke kediamannya. Pada saat itu, Made memastikan bahwa aliran dana untuk sejumlah pihak di DPR sudah dilakukan. Uang tersebut disalurkan melalui Andi dan Irvanto Hendra Pembudi, keponakan Setya Novanto.

Setya Novanto
Copyright©merdeka

“Untuk Komisi II Pak Chairuman sejumlah US$ 500 ribu dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng US$ 500 ribu, Tamsil Lindrung US$ 500 ribu, Olly Dondokambey US$ 500 ribu, di antaranya melalaui Irvanto,” jelas Setnov, Kamis (22/3/2018).

WAJIB BACA :  Hakim Tegaskan Setya Novanto Berupaya Memperkaya Diri dengan Uang USD 7.3 Juta

BACA JUGA : Dalam Sidang Peneriksaan Terdakwa, Setya Novanton Terlihat Menangis

“Ada juga ke Pramono Anung dan Puan Maharani 500 ribu dolar Amerika,” sambungnya.

Terkait dengan adanya keterangan yang telah diberikan oleh Setya Novanto dalam sidang kasus e-KTP tersebut, Pihak PDIP telah memberikan klarifikasinya melalui keterangan tertulis. Berikut klarifikasi yang disampaikan PDIP, seperti dikutip dari Liputan6.com, Kamis (22/3/18).

  1. Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu ‘dikalahkan’, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun.
  2. Konsepsi E-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan sangatlah berbeda. Yang kami usulkan, E-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan ‘integrasi data’ antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tsb diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tsb akan mendapatkan kartu Single Identity Number tsb. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah.
  3. PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan TIDAK pada korupsi’, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yg akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP.
  4. Saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan. Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tsb.
  5. Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan.

BACA JUGA : Penyidik Polda Metro Jaya Ajukan Tujuh Pertanytaan Dalam Pemeriksaan Lanjutan Kepada Fahri Hamzah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here