Soal Tanah Abang, Ombudsman Bantah Niat Politik Pada Anies Baswedan!

0
1232
Anies Baswedan
Copyright ©Kompas

Banyaknya Tudingan ‘Tajam’ yang Mengarah Pada Ombudsman Soal Penataan Tanah Abang

Indowarta.com – Terkait dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang, pihak Ombudsman telah mengeluarkan rekomendasi.  Adanya rekomendasi itu dikabarkan telah membuat kursi gubernur bergoyang, terlebih ada wacana muncul tentan interpelasi dari DPRD DKI.

BACA JUGA : Presiden Jokowi Diminta Untuk Jadikan Proyek Strategis Pada Tambak Udang Dipasena

Sebelumnya, Ombudsman menilai bahwa penataan PKL yang ada di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, sudah menyalahi aturan (maladministrasi). Bahkan pihaknya mengatakan kalau itu sudah menyalahir aturan yang tertuang dalam Pasal 128 ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

WAJIB BACA :  Anies Baswedan Berikan Sinyal Kuat Akan Ke Pilpres 2019?

Pemprov DKI Jakarta dianggap Ombudsman sudah menyisihkan hak pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas troroar, oleh karena itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Disamping itu, kebijakan Anies Baswedan ini juga dianggap sudah tak sejajar dengan tugas Dinas UKM yang tertera dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 266 Tahun 2016.

“Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian pernyataan Ombudsman melalui keterangan persnya, Senin (26/3/18).

Tanah Abang
Copyright ©kricom

Terkait dengan hal ini, Ombudsman telah dituding ‘tajam’ kepada pemerintahan DKI sekarang ini, jika dibandingan di periode sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana, dia mengatakan seharusnya tidak ada berat sebelah dalam kaitanya dengan Anies.

WAJIB BACA :  Anies Baswedan Berikan Sinyal Kuat Akan Ke Pilpres 2019?

BACA JUGA : Terkait Penataan Tanah Abang, Sandiaga Uno Akan Jalankan Usulan Dari Ombudsman

“Kita melihat Ombudsman kali ini tajam kepada gubernur saat ini, walaupun tumpul pada gubernur masa lalu,” ujar dia.

Menanggapi hal itu, Ombudsman telah membantah seluruh tuduhan yang sudah dilayangkan beberapa pihak. Pihaknya menegaskan kalau tidak ada niatan politik sama sekali kepada Anies Baswedan mengenai rekomendasi itu.

“Saya kira jauh dari anggapan bahwa kami berpolitik atau berstandar ganda. Kami melihat sejauh mana publik disusahkan oleh kebijakan pemerintah,” tutur anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Sedangkan Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu enggan memberikan tanggapan mengenai tudingan tersebut. Namun dia memastikan kalau sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada Pemprov.

WAJIB BACA :  Anies Baswedan Berikan Sinyal Kuat Akan Ke Pilpres 2019?

“Karena kami sudah sampaikan laporan hasil-hasil pemeriksaan ke pemprov. Silakan pemprov yang tindak lanjuti laporan itu. Di luar institusi pemprov, kami tidak tanggapi,” ucap Dominikus.

BACA JUGA : Dirut PD Dharma yang Minta Mundur Pada Sandiaga Uno!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here