Fredrich Yunadi Sebut Tuntutan Setya Novanto “Ngawur”!

0
397
Setya Novanto
Copyright©Detik

Jaksa KPK Telah Bacakan Tuntutan Kepada Setya Novanto

Indowarta.com – Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fedrick Yunandi menilai bahwa tuntutan hukuman kepada terdakwa kasus korupsi e-KTP tersebut tak memiliki landasan hukum. Hal itu karena, tidak ada satupun bukti dan sanski yang dapat membuktikan bahwa mantan kliennya tersebut menerima aliran dana dari proyek e-KTP.

BACA JUGA :Datangi Panggilan Polisi, Presiden PKS Sohibul Imam Hanya Jalani Pemeriksaan Selama 20 Menit

“Ngawur. Tak ada satupun saksi yang tahu dia menerima uang e-KTP,” ujar Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/3/18).

Pada hari yang sama, Fredrich juga sedang menjalani sidang terkait dengan kasus merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sidang ini juga telah dihadirkan beberapa saksi untuk dimintai keterangan.

Jaksa penuntut umum KPK telah membacakan tuntutan kepada Setya Novanto 16 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subside 6 bulan penjara. Dalam sidang ini, jaksa menilai bahwa mantan Ketua DPR itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP yang sudah menguntungkan diri sendiri sampai US$ 7,3 juta dan serta mendapatkan jam tangan Richard Mille dengan harga 135 ribu dollar AS.

Setya Novanto
Copyright©Antara

Disamping itu, jaksa juga memberikan tuntutan kepada Setya Novanto untuk membayar uang pengganti sebesar US$ 7,435 juta yang dikurangi Rp 5 miliar, seperti yang sudah dikembalikan olehnya saat beberapa waktu lalu.

BACA JUGA : Keponakan dan 2 Anak Setya Novanto Diperiksa KPK

Disamping itu, jaksa KPK juga sudah meminta untuk mencabut hak politik dari Setya Novanto untuk masa setelah menjalani hukuman atas kasus yang menyeret namanya. Dalam sidang ini sebelumnya juga telah menghadirkan beberapa saksi.

Melihat adanya tuntutan tersebut, Fredrich menilai bahwa tuntutan dari jaksa adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu karena menurutnya tuntutan jaksa tanpa adanya bukti dan saksi dalam sidang.

“Kalau ada bukti dituntut seumur hidup pun ya silahkan. Tapi kalau enggak ada bukti menuntut 16 tahun itu namanya penyalahgunaan kekuasaan,” ucap Fredrich.

Disamping itu, pengacara Setya Novanto sekarang ini, Firman Wijaya, menyakini bahwa kliennya masih dapat kesempatan untuk menjadi justice collaborator (JC). Walau diketahui JC sebelumnya sudah ditolak.

“Kami tidak melihat alasan yang signifikan bahwa JC itu ditolak. Kami memperkirakan bahwa JC Pak Nov masih diberikan kesempatan,” ucap Firman setelah sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/3/18).

BACA JUGA : Saat Geledah Mobil dan Rumah Arseto Pariadji, Polisi Temukan Alat Hisap dan Airsoft Gun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here