Rhoma Irama Pasrah Soal Putusan Partai Idaman

0
1127
Partai Idaman
Copyright ©Kompas

Bagaimana Nasib Rhoma Irama dan Partai Idaman?

Indowarta.com – Ketua Umum Partai Islam Damai (Idaman) Rhoma Irama meminta kepada seluruh kadernya untuk menerima seluruh keputusan siding di Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN) DKI Jakarta. Jika gugatanya tidak dikabulkan, Rhoma Irama akan mengadukannya kepada Tuhan.

“Kalau di sini (PTUN) dibatalkan kita harus melapor ke Tuhan Yang Maha Esa,” kata Rhoma di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Selasa (10/4).

Baca Juga: Partai Idaman Akan Konsultasi ke Bawaslu Karena Tak Lolos KPU!

Hari Ini, PTUN akan membuat putusan terhadap gugatan Partai Idaman kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rhoma Meminta kepada seluruh kader partai untuk tetap tenang dlaam menyikapi segala keputusan yang dibuat oleh PTUN.

Dilansir dari laman CNNindonesia sekitar 200 orang massa memadati kompleks kantor PTUN untuk mendengar putusan ikut atau tidaknya Partai Idaman dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Baca Juga: Puan Maharani Bisa Jadi Pilihan Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Rhoma mengatakan, Lolos atau tidaknya Partai Idama dalam Pemilu 2019 nanti, Partainya harus membuat koalisi permanen untuk mendukung pemilihan Presiden 2019 mendatangan.

Sebelumnya, Rhoma menuding KPU tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017. Dalam putusan itu KPU diminta untuk melakukan verifikasi faktual seluruh partai politik yang telah mendaftar.

Rhoma Irama menyebut KPU belum melakukan verivikasi faktuan terhadap partainya sebagaimana putusan MK atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Namun, mereka buru-buru menetapkan partainya tidak memenuhi syarat administrative.

Sementara itu, Kuasa Hukum Partai Idaman yakni Alamsyah Hanafiah mengatakan bahwa pihaknya menyodorkan sejumlah dokumen terkait kepengurusan di tingkat provinsi dan dokumen lainnya,

Sama dengan Rhoma Irama, Alamsyah yakni PTUN bakal mengabulkan gugatan mereka, merurutnya bila merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di atas kertas Partai Idaman bakalan mudah menang melawan KPU.

“Di dalam keputusan Nomor 58 itu, dia (KPU) tidak melakukan verifikasi, sedangkan undang-undang mewajibkan verifikasi, berarti bertentangan dengan undang-undang surat keputusan itu, harus dibatalkan, sudah selayaknya dibatalkan,” kata Alamsyah

baca Juga: PKS Bisa Saja Gembosi Prabowo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here