Berita Hari Ini : Ingin Kawal APBD Jadi Niatan Ahok Tak Ingin Cuti Jelang Masa Kampanye Pilkada DKI ?

0
1089
Ahok

Berita Hari Ini : Ingin Kawal APBD Jadi Niatan Ahok Tak Ingin Cuti Jelang Masa Kampanye Pilkada DKI ?

Indowarta,com– Kepercayaan kepada orang lain tumbuh secara alamiah berdasarkan pengalaman dan tanpa paksaan. Begitu halnya dengan ketidakpercayaan. Pengalaman mendapatkan apa yang telah diharapkan akan menumbuhkan rasa kepercayaan. Sedangkan pengalaman mendapati rasa kecewa makan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan.

Dari posisi ini, ketidakpercayaan Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil dengan nama Ahok ini kepada bawahannya bisa dipahami. Rasa ketidakpercayaan tersebut telah membuat Ahok mengajukan Judicial review atas UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review adalah pengujian peraturan perundang-undangan.

Dengan Judicial review atas pasal 70 ayat 3 terkait dengan cuti selama masa kampanye, Ahok tetap ingin berkerja sebagai Gubernur. Keinginan Ahok untuk tidak berkampanye selama masa kampanye tersebut berdasarkan keinginannya untuk mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Ahok merasa bahwa dirinya perlu melakukan pengawalan dan pengawasan sendiri penyusunan APBD DKI jakarta 2017 yang diperkirakan berjumlah Rp 70 triliun tersebut. hal ini karena dirinya tidak percaya begitu saja kepada bawannya.

Ahok

Itu alasan Ahok mengajukan judicial review ke MK pada pekan lalu. Ahopk tidak percaya sepenuhnya kepada bawahannya.

Alasan yang kedua adalah merujuk pada masa jabatan pertahana yaitu selama lima tahun. Cuti empat bulan tersebut dinilai sudah menyalahi ketentuan jabatan tersebut.

Alasan yang ketiga adalah yang kerap dikemukakan oleh Ahok di dalam berbagai kesempatan yakni adalah diriny ingin terus berkerja. Alasan ini tentunya merupakan sebagian dari strategi.

Untuk alasan ini Ahok paham betul bahwa kampanye merupakan hal yang paling efektif seorang pertahana adalah dengan menunjukkan hasil kerja bukannya memberikan janju melalui kampanyenya. Kampanye yang paling efektif bagi pertahana adalah dengan tidak berkampanye.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU MK, pemohon Juducial review adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU No 10/2016 tentang Pilkada.

baca juga :

Berita Terkini : Sesumbar Haji Lulung Tak Jadi Potong Kuping Usai Ahok Deklarasikan Maju Lewat Jalur Parpol !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here