Tahapan Pilkada Bisa Terganggu Dengan berbagai Hal Hal Ini !

0
786
Pilkada

Tahapan Pilkada Bisa Terganggu Dengan berbagai Hal Hal Ini !

Indowarta.com– Komisi II DPR telah memutuskan bahwa KPU masih perlu mengubah jadwal tahapan sengketa tata usaha negara Pilkada 2017. Hal ini akan berimplikasi pada perubahan banyak jadwal tahapan yang sebelumnya. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa tahapan yang kini sedang berjalan akan terganggu.

Keputusan ini juga telah menjadi salah satu kesimpulan di dalam rapat dengan pendapat umum Komisi II DRP yang digelar bersama dnegan KPU, Bawaslu dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada hari Kamis 25 Agustus 2016.

Agenda dari rapat saat itu adalah untuk mengkonsultasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan juga Jadwal Pilkada tahun 2017. Terkait dengan pencalonan diputuskan untuk diubah terkait dengan kewajiban KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA), DPR telah memutuskan untuk mengubah jadwal sengketa Tata Usaha Negara.

Pilkada

Sebelumnya PKPU No.4/2016 telah menyebutkan bahwa jadwal akhir KPU melaksanakan kewajibannya pada tanggal 23 Januari 2016. Namun Komisi II DPR telah memutuskan bahwa untuk memajukannya menjadi tanggal 15 Januari 2016.

Rambe Kamarulzaman yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR mengatakan bahwa keputusan rapat tersebut mengacu pada Pasal 154 Ayat 12 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan juga Wali Kota.

Di dalam pasal itu telah menyebutkan bahwa KPU wajib untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) ataupun putusan MA mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan yang paling labat uyakni 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan hal tersebut, jika hari pemungutan suara adalah tanggal 15 Februari 2016, maka Komisi Ii DPR menafsirkan batas akhir KPU menindaklanuti adalah tanggal 15 Januari, bukan 23 Januari. Aturn UU tersebut harus diikuti. KPU harus menggeser tahapan sengketa sesuai dengan yang sudah tertera di dalam UU.

Sementara itu Ketua KPU yakni Juri Ardiantoro telah berdalih bahwa tahapan sengketa TUN peilihan tersebut telah mengacu pada UU No 10/2016. Apabila pengajuan sengketa di Bawaslu adalah pada 24 Oktober, maka batas terakhir KPU wajib menindaklanjuti putusan PTTUN atau MA adalah pada tanggal 23 Januari.

baca juga :

Berita Hari Ini :Mencicipi Kopi Mirna, Hani Tak Meninggal Dunia, Begini Penjelasan Saksi Ahli Dalam Sidang Ke-14 Jessica Wongso !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here