Berita Terkini: Kuasa Hukum Ahok Merasa Diuntungkan Atas Keterangan Saksi Ahli Agama dan Bahasa!

0
1629
Sidang Ahok
Copyrigth©Jitunews

Sidang Ahok Dilanjutkan 21 Februari 2017 !

Indowarta.com– Sidang ke 10 kasus dugaan penistaan Agama Islam oleh terdakwa Ahok digelar hari ini tangga; 13 Februari 2017. Dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan, kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama merasa diuntungkan.

Pasalnya, Ahli agama Islam dan juga wakil ketua komisi Fatwa MUI Prof Dr Muhammad Amin Suma dan Prof Mahyuni, ahli bahasa Indonesia dari Universita Mataram memberikan keterangan yang positif.

Teguh Samudra, kuasa hukum Ahok mengatakan bahwa ahli agama mengatakan jika hukum positif di Indonesia tidak bertentangan dengan yang ada di Al Quran. Sehingga apa yang diatur dalam hukum positif harus dihormati dan diwajibkan untuk diikuti. Termasuk dalam hal ini adalah UU Pilkada, dan mencari sosok pemimpin.

WAJIB BACA :  Sidang Cerai Ahok dan Veronica Tan Ditetapkan 31 Januari!

Sedangkan menurut keterangan ahli bahasa Prof Mahyuni, bahwa untuk memaknadi suatu peristiwa harus secara menyeluruh dalam episode yang utuh. Tidak bisa hanya memaknai pidato Ahok yang hanya berdurasi 1 jam 48 menit. Pidato yang dimaksud adalah tentang Surat Al Maidah ayat 51.

PKS
Copyrigth©klimg

Selaku kuasa hukum Ahok, ia mengatakan kata- kata Al Maidah tidak bisa berdiri sendiri. Emlainkan harus disejajarkan dengan kalimat pembuka pidato. Pada kesempatan tersebut untuk memberikan semangat warga di Kepulauan Seribu.

Sementara itu sidang kasus dugaan penistaan agama yang digelar di gedung kementerian pertanian selesai sore hari. Rencananya sidang akan dilanjutkan esok hari tanggal 21 Februari 2017. Sidang ke 11 ini beragendakan mendengar keterangan saksi ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Begini Cerita Ahok Saat Ditawari Jam Tangan Senilai Rp 1.8 Miliar Dan Ikan Koi Mahal !

Terhitung sejak tangga 12 Februari 2017, Ahok kemabli aktif menjadi gubernur DKI Jakarta setelah cuti menggelar kampanye pilgub 2017. Sebelumnya tugas Ahok semasa cuti digantikan oleh pegawai Plt.

Sayangnya status Ahok ini justru menjadi pro dan kontra. Sebagian DPR dari beberapa fraksi tidak setuju. Dengan alasan dakwaannya yang diancam penjara 5 tahun. Menurut UU, kepala daerah yang melanggar hukum dengan dakwaan 5 tahun harus diberhentikan sementara waktu. Namun Kemendagri belum mengambil keputusan.

baca juga :

Berita Terkini: Ahli Bahasa Tetap Sebut Ahok Lakukan Penodaan Agama !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here