21 APRIL, Bukan Hanya Hari Kartini, Peristiwa Ini Nyaris Tak Diketahui, DEKLARASI CENDANA 1984, Jejak Hubungan Golkar, Militer dan Kekuasan Orde Baru

POJOKSATU.id — Di tengah gegap gempita peringatan Hari Kartini, tepat pada 21 April 1984, sejarah politik Indonesia mencatat satu peristiwa yang tak banyak orang ketahui, Deklarasi Cendana.

Deklarasi Cendana dinilai sebagai peristiwa yang mempertegas cengkeraman keluarga Presiden Soeharto, terutama putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut, dalam tubuh Partai Golkar — partai politik yang menjadi mesin kekuasaan Orde Baru saat itu.

Deklarasi Cendana menjadi simbol konsolidasi kekuatan politik keluarga Cendana di bawah bendera Golkar.

Saat sebagian besar rakyat Indonesia memperingati Hari Kartini dengan refleksi atas peran perempuan dalam kehidupan berbangsa, elite politik di lingkaran kekuasaan Soeharto saat itu justru menggelar pertemuan tertutup yang sarat strategi.

Deklarasi yang lahir di kediaman Cendana ini berisi kesepakatan politik antara Presiden Soeharto, para pimpinan Golkar, dan unsur ABRI untuk memperkuat barisan menjelang Pemilu mendatang.

Kesepakatan tersebut bukan hanya memantapkan posisi Soeharto sebagai tokoh sentral dalam penentuan arah politik, tetapi juga menegaskan dominasi Golkar sebagai kendaraan politik utama Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaan di tengah kecaman terhadap praktik demokrasi semu di Indonesia, saat itu.

Baca Juga: SOSOK LAIN Di Aliran Darah Biru Kartini, Tiga Perempuan Satu Semangat, Mengubah SEJARAH PEREMPUAN Indonesia, Ini yang Dilakukan Ketika MENOLAK ADAT

Soeharto merasa perlu memastikan bahwa Golkar akan selalu menjadi alat legitimasi pemerintahannya, bahkan melampaui peran formal partai politik.

Tidak hanya sekadar penguatan struktur, Deklarasi Cendana adalah penegasan relasi istimewa antara Golkar, militer, dan kekuasaan negara di bawah komando Orde Baru.

Setelah peristiwa ini, gerakan oposisi dan partai politik lain makin terdesak, sementara Golkar tampil dominan dalam pemilu yang berlangsung pada 1987, dengan kemenangan mutlak yang telah diprediksi sejak awal.

Bahkan, dalam periode ini, pola sentralisasi kekuasaan oleh Presiden Soeharto mencapai puncaknya.

Berbagai instrumen politik, militer, birokrasi, hingga organisasi masyarakat dan media dimobilisasi untuk merawat stabilitas yang disebut-sebut sebagai "keamanan nasional" demi pembangunan ekonomi.

Bertahan Hingga di Ujung Reformasi

Dua belas tahun setelah deklarasi tersebut, pernyataan terang-terangan mengenai hubungan Golkar dengan militer kembali mencuat di hadapan publik.

"Di balik baju hijau tentara, setiap anggota ABRI adalah kader Golkar. Jadi anggota ABRI dilarang ragu-ragu mendukung Golongan Karya. ABRI dan Golkar sejak awal hidup tidak pernah terpisah, dan yang akan datang tidak boleh berpisah," ungkap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Hartono.