Berita Terkini: Presiden Jokowi Akan Ambil Tindakan Ini Jika Freeport Susah Diajak Berunding ?

0
2565
Berita Terkini: Presiden Jokowi Akan Ambil Tindakan Ini Jika Freeport Susah Diajak Berunding ?
Copyrigth©Tribunnews

Presiden Jokowi Akan Ambil Tindakan Ini Jika Freeport Susah Diajak Berunding ?

Indowarta.com – Presiden Jokowi rupanya akan mengambil sikap terkait dengan negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Tindakan tersebut akan dilakukan jika Freeport sulit untuk diajak musyawarah dan berunding.

Akan tetapi Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih akan terus berjalan. Selama proses tersebut masih berjalan, Jokowi menyerahkannya kepada menteri yang terkait.

Intinya, pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang terbaik yang tidak berat sebelah, atau menguntungkan salah satu pihak. Jokowi juga ingin mencari solusi yang win-win. Karena ini merupakan urusan bisnis.

Freeport
Copyrigth©liputanislam

Namun jika memang sulit untuk diajak untuk bermusyawarah dan berunding, maka Jokowi akan mengambil sikap kepada Freeport. Salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia ini menyatakan tidak menerima syarat yang telah diajukan oleh pemerintah, dan akan tetap berpegang teguh pada kontrak karya.

WAJIB BACA :  Viral, Pengawal Cantik Presiden Jokowi, Paspampres Bening Jadi Sorotan Publik !

Apabila nantinya tetap tidak ada jalan keluar dari kedua belah pihak, maka penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihannya.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memilki waktu selama 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia terkait sengketa tersebut. pihak perusahaan tersebut mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah pada Jumat, 17 Februari 2017 lalu.

Ketentuan terebut telah diatur dalam KK, Khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa. Kemudian pemerintah mengumumkan perubahan status operasi perusahaan yang beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

WAJIB BACA :  Ini Transkip Rekaman Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos !

Perbedaan dari kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili oleh pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin.

Dalam IUPK sendiri, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku. Perusahaan juga dikenai kewajiban untuk melepaskan sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia maupun swasta nasional.

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK lah yang bisa mengekspor konsentrat. PT Freeport Indonesia sendiri merupakan perusahaan pertambangan yang telah didirikan sejak 7 April 1967 silam.

Baca Juga Berita Terkini: Sri Mulyani Blak-blakan Soal Freeport, Akan Segera Jatuh ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here