22 Tahun Peristiwa 11 September, Umat Islam Masih Didiskriminasi

Lebih dari dua dekade setelah tuduhan “serangan teroris” 11 September 2001, diskriminasi dan kebencian terhadap umat Islam di Amerika Serikat (AS) masih terus terjadi hingga saat ini

Hidayatullah.com | LEBIH dua dekade setelah isu “serangan teroris” 11 September 2001, diskriminasi dan kebencian terhadap umat Islam di Amerika Serikat (AS) masih terus terjadi, sehingga membuat marah kelompok hak asasi Muslim terbesar di negara tersebut.

Sayangnya, setelah 22 tahun, Islamofobia meresap dan menjadi bagian dari struktur rasisme yang masih ada di beberapa wilayah negara kita, kata Chief Executive Officer Council on American-Islamic Relations (CAIR-CA) cabang California, Hussam Ayloush. .

Dia mengatakan umat Islam dilecehkan di bandara, FBI melakukan inspeksi, menempatkan informan dan mata-mata di masjid-masjid dan memberikan izin kepada lembaga-lembaga seperti FBI dan CIA untuk melacak umat Islam dari negara-negara seperti Suriah, Libya dan Sudan.

Jumlah kejahatan rasial terhadap umat Islam meroket setelah serangan 9/11, meningkat 1.617 persen dari tahun 2000-2001, menurut statistik FBI.

“Sentimen Islamofobia sebelum 9/11 sangat kuat,” kata Profesor sosiologi di Universitas Milwaukee, Wisconsin, yang berspesialisasi dalam Studi Arab dan Muslim Amerika, Louise Cainkar.

Hussam mengatakan hampir satu juta dari sekitar lima juta Muslim yang tinggal di California menunjukkan bahwa mereka masih dilecehkan dan diberi prasangka buruk setelah serangan 9/11.

“Lebih dari 50 persen siswa Muslim di California menghadapi beberapa bentuk intimidasi verbal dan fisik di sekolah umum hanya karena mereka Muslim,” kata Hussam seperti dikutip kantor berita Anadolu Agency.

Menurutnya, stereotip yang sama mengenai kekerasan, teroris, dan penindasan terhadap perempuan dapat digunakan untuk keuntungan politik selama pemilu dan perang. Pada dasarnya Islamofobia masih ada hingga saat ini meski 9/11 sudah tinggal sejarah.

Prof Cainkar percaya pandangan anti-Muslim didorong oleh kebijakan luar negeri AS dan perang, terlepas dari siapa yang menjadi Presiden negara adidaya tersebut.*