Berita Terkini: Dasar Hukum Kampanye Putaran Kedua Pilkada yang Jadi Pertanyaan !

0
1226
Kampanye Putaran Kedua
Copyrigth©kompas

Berita Terkini: Dasar Hukum Kampanye Putaran Kedua Pilkada yang Jadi Pertanyaan !

Indowarta.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah merencakana pelaksanaan dari Kampanye Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Keputusan ini telah menimbulkan komentar dari tim pemenangan pasangan cagub dan cawagub pertahana yakni Basuki Tjahaja Purnama dengan Djarot Saiful Hidayat.

Mereka telah mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan kampanye dan juga cuti kampanye pertahana pada putaran yang kedua. Menanggapi hal itu, Ketua KPU DKI Jakarrta yakni Sumarno telah mengatakka bahwa KPU DKI ini tidak akan membuat keputusan tanpa adanya dasar hukum yang telah melandasinya.

Dirinya menyebutkan bahwa dasar hukum pelaksanaan putaran yang kedua dan juga kampanye ini sangat kuat. Dasar hukum dalam putaran yang kedua ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putaran yang kedua ini diadakan apabila tidak ada pasangan cagub cawagub yang memperoleh suara yang lebih dari 50 persen. Lalu setelah itu kegiatan kampanye pada Pilkada diatur di dalam UU Nomor 10 tahun 2016 mengenai Pilkada.

Sumarno pada hari Senin 27 Februari 2017 mengatakan “Terkait dengan kampanye itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa kalau pasangan calon ditentukan, maka kemudian yang bersangkutan akan melakukan kegiatan kampanye”.

Kampanye Putaran Kedua
Copyrigth©klimg

Dahliah Umar yang merupakan Komisioner KPU DKI ini telah mengatakan bahwa aturan kampanye memang tidak jelas secara rinci dalam UU. Oleh sebab itu, KPU telah memiliki wewenang dalam mengatur pelaksanaan Kampanye Putaran Kedua ini.

Wewenang tersebut sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan Pemilu. Dahliah mengatakan “Sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu berwenang mengatur lebih lanjut apa yang belum diatur dalam undang-undang”.

Dahliah mengatakan bahwa aturan kampanye pada putaran yang kedua dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini telah tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

baca juga :

Berita Terkini: Mengintip Rencana Liburan Raja Salman Nanti Saat Di Indonesia !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here