Berita Terkini: KPK Periksa Bupati Klaten Soal Jual dan beli Jabatan!

0
858
Bakamla
Copyright©deliknews

KPK Periksa Bupati Klaten Soal Jual dan beli Jabatan!

Indowarta.com – Bupati Kalten Sri Hartini kembali diperiksa oleh Penyidik Komisi pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemeriksaan tersebut terkaitdengan kasus ugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Seperti yang dituturkan oleh jiuru bicara KPK Febri Diansyah di jaarta pada Rabu (22/3), ia menuturkan bahwa har ini pihaknya mmeriksa SHT (Sri Hartini) sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Klaten.

Pukul 10.00 WIB Sri Hartini terlihat telah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia datang dengan mengenakan rompi khas tahanan berwarna oranye dan menumpang mobil tahanan KPK.

Bupati Klaten
Copyrigth©Okezone

Rupanya Komisi Pemberantasan Korupsi tahk hanya memanggil Sri Hartini saja. namun juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Pengurus PAC PDI Perjuangan Hartono alias Dudut dan Kepala Tata Usaha SMPN 1 Kebon Arum Widyastuti.

WAJIB BACA :  KPK Buka Pelelangan Mobil dan Ponsel Hasil Rampasan Kasus Korupsi, Berminat?

Febri mengatakan mereka akan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka. Bupati Klaten Sri Hartini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan terkait dengan sejumlah jaatan di Pemkab Klaten.

Rupanya SHT tidak sendiri, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas pendidikan Klaten, Suramlan sebagai tersangka. Sri sendiri merupakan bupati yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan.

SHT diduga telah menerima suap sekitar Rp 2 miliar, US$ 5.700 dan 2.035 dolar Singapura dari pihak yang memesan jabatan tertentu. Dalam perkembangan penyidikan, penyidik KPK juga berhasil menyita sejumlah uang yakni sebesar Rp 3 miliar dari kamar anak Sri Hartini, Andy Purnomo yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Klaten.

WAJIB BACA :  Ini Alasan 4 Fraksi Tolak Lanjutkan Kerja Pansus Hak Angket KPK!

Andy diduga sebagai pengepul uang jual beli jabatan. Pada pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, pada Senin 20 Maret 2017, Andy sendiri mengakui jika memang ada tradisi jual beli jabatan di pemerintah kabupaten Klaten.

Sebagai penerima suap SHT dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Berita Terkini: Wabup Klaten dipanggil KPK Soal Kasus Suap Promosi Jabatan!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here