27 Tahun Kekuatan Sipil Menumbangkan Orde Baru

Indonesia menapaki babak baru dalam perjalanannya 27 tahun silam. Peristiwa itu adalah mundurnya Presiden ke-2 Indonesia Soeharto dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Hal ini juga menandai tumbangnya era Orde Baru dan berganti dengan era Reformasi.

Mundurnya Soeharto tidak lepas dari gerakan yang menyuarakan tuntutan reformasi. Gelombang gerakan reformasi bergelora atas kondisi bangsa yang kian suram. Krisis ekonomi tidak teratasi, demokrasi dikebiri, hingga praktik pemerintahan sarat akan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Salah satu bentuk demokrasi yang dikebiri adalah sifat pemerintah yang antikritik. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, antikritik menjadi salah satu sikap yang melekat. Suara-suara kritis baik tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat biasa akan dibungkam.

Bahkan, dalam beberapa kasus, tidak segan rezim yang berkuasa menghalalkan segala cara untuk membungkam suara-suara kritis tersebut, mulai dari memasukkan ke dalam penjara hingga menghilangkan nyawa. Mengganggu pembangunan, menciptakan instabilitas politik, hingga meresahkan masyarakat menjadi alasan pembungkaman kritik tersebut.

Gambaran antikritik terlihat jelas sejak meletusnya peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Aksi protes mahasiswa terhadap pemerintah pun dihadapkan pada kekuatan dan tindakan represif militer.

Tidak hanya membenturkan aparat keamanan dengan masyarakat sipil, pemerintahan Soeharto juga sering melabeli masyarakat dengan label ”subversif” dan ”membahayakan negara” bagi mereka yang kritis terhadap pemerintah.

KOMPAS/JULIAN SIHOMBING

Mahasiswa jatuh tergeletak terkena pukulan pasukan antihuru-hara yang berusaha membubarkan unjuk rasa menuntut Presiden Soeharto mundur di depan Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta, 12 Mei 1998. Pada aksi tersebut, beberapa mahasiswa Trisakti tewas terkena tembakan. Namun, hingga saat ini, kasus tertembaknya mahasiswa Trisakti tersebut masih belum terungkap.

Tidak sedikit dari benturan pihak keamanan dan masyarakat yang berujung pada pelanggaran HAM berat. Peristiwa itu seperti perampasan lahan rakyat di sejumlah tempat, salah satunya di lokasi pembangunan Waduk Kedungombo, tewasnya Marsinah, hilangnya Wiji Thukul, dan banyak peristiwa lain. 

Selain aura ”tangan besi” yang cukup meneror rakyat lemah, praktik penyelewengan kekuasaan demi kepentingan dan kekayaan golongan yang dekat dengan lingkaran kekuasaan juga mewarnai pemerintahan Orde Baru. Praktik KKN seolah menjadi hal lumrah. 

Kian rusak dan memburuknya tatanan pemerintahan akhirnya menimbulkan gejolak. Laksana menyimpan bara dalam sekam, gelora gerakan tuntutan reformasi pun semakin membesar dan menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Tidak hanya di Jakarta, unjuk rasa dan kerusuhan meletus pula di kota-kota lain di Indonesia. Tuntutan utama dalam gerakan reformasi itu adalah mundurnya Soeharto.

Gelombang reformasi semakin membesar pascapelantikan Soehato sebagai presiden pada awal 1998. Pelantikan ini kian melanggengkan kekuasaan Soeharto bersama kroni-kroninya. Di sisi lain, kondisi negara dalam krisis multidimensi yang kian buruk pascakrisis moneter 1997.

Aksi kian marak dan menyebar. Aksi digelar mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, dan kelompok masyarakat sipil lain. Gelombang tuntutan reformasi ini kerap dihadapkan dengan tindakan represif aparat, baik TNI maupun polisi.

Salah satu peristiwa besar yang meletus dan menjadi bagian puncak gerakan reformasi ini adalah peristiwa penembakan aparat yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, pada aksi 12-13 Mei 1998. Peristiwa ini memicu rentetan peristiwa berikutnya, baik unjuk rasa yang semakin besar maupun kerusuhan yang merebak di sejumlah wilayah di Jakarta ataupun di daerah. 

Gelombang aksi mahasiswa dan rakyat di depan Gedung DPR, Jakarta, pun kian membesar. Hingga pada 20 Mei 1998, seiring peringatan Hari Kebangkitan Nasional, massa aksi berhasil menduduki Gedung DPR. Kekuatan gerakan rakyat dan mahasiswa menuntut reformasi tak terbendung. 

KOMPAS/JULIAN SIHOMBING

Mahasiswa Trisakti, Jakarta, terkapar di jalan saat bentrokan terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan pada Mei 1998.

Gelombang aksi mahasiswa dan kelompok lain akhirnya membuahkan hasil. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Pernyataan tersebut disambut gegap gempita dan sukacita mahasiswa dan rakyat Indonesia. Kekuasaan Orde Baru runtuh.

Dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru, Indonesia mulai menapaki era Reformasi. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan KKN.

Tumbangnya rezim Soeharto (Orde Baru) menjadi pelajaran bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Salah satunya untuk menjaga dan menegakkan demokrasi yang sehat, sesuai tujuan awal negara ini berdiri, seperti tertuang dalam amanat UUD 1945. Selain itu, kekuasaan yang diwarnai pembungkaman, seperti pelibatan kekuatan militer, akan menjadi bom waktu permasalahan besar bagi situasi negara di masa yang akan datang.