Puteri Komarudin Dorong Penguatan Kebijakan Transfer ke Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan

Puteri Komarudin, anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan pentingnya penguatan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk memastikan keberlangsungan pembangunan di tingkat daerah tetap terjaga. Dorongan ini muncul di tengah realisasi TKD yang telah mencapai Rp306,1 triliun hingga akhir Mei 2026, atau setara dengan 44,17 persen dari total pagu TKD tahun ini yang mencapai Rp693 triliun, menurut data Kementerian Keuangan.

Realisasi dan Peningkatan Pagu TKD 2026

Dalam keterangan tertulis pada Jumat (26/6), Puteri Komarudin mengungkapkan bahwa DPR secara konsisten memperjuangkan aspirasi daerah agar pagu TKD terus meningkat. "Kami terus perjuangkan aspirasi dari daerah agar pagu TKD terus meningkat. Contohnya, tahun ini pagu TKD bisa mencapai Rp693 triliun, naik sekitar Rp43 triliun dari pagu saat pembahasan RAPBN yang hanya Rp649,99 triliun"," ujar Puteri.

Penambahan pagu ini mencerminkan komitmen DPR untuk mendengarkan kebutuhan daerah dan menjaga kelancaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Manfaat Dana Transfer untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik

Realisasi TKD sebesar Rp306,1 triliun digunakan untuk berbagai kebutuhan penting di daerah, antara lain:

• Pembayaran gaji 4,3 juta Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Tunjangan 616 ribu guru
• Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 42,3 juta siswa
• Bantuan Operasional PAUD untuk 5,8 juta siswa

Puteri menilai masih ada ruang untuk meningkatkan realisasi TKD tahun ini, terutama demi mendukung keberlangsungan pelayanan publik yang optimal di daerah. "Termasuk dalam menunjang gaji pegawai daerah hingga operasional pendidikan. Kami mendorong pemerintah mempercepat penyaluran TKD supaya program pembangunan berjalan lancar dan mendukung aktivitas ekonomi daerah"," ujar Puteri.

Regulasi dan Upaya Percepatan Penyaluran TKD

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum pada Mei lalu. Puteri menilai regulasi ini akan mempercepat arus kas pemerintah daerah dan mengurangi hambatan pendanaan yang kerap terjadi di awal tahun anggaran.

"Kami berharap implementasi aturan ini berjalan baik agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih optimal dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat," kata Puteri.

Proyeksi dan Penetapan Rasio TKD Tahun 2027

Puteri juga menyambut baik pembahasan pemerintah terkait penetapan rasio TKD untuk tahun 2027. Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah menargetkan rasio TKD pada kisaran 2,55 persen hingga 2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan rentang tersebut, pagu indikatif TKD tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp710 triliun sampai Rp810 triliun. Namun, angka final akan diumumkan saat Nota Keuangan. Puteri menegaskan DPR akan berhati-hati dalam merumuskan desain kebijakan TKD agar tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dorongan Puteri Komarudin untuk penguatan kebijakan TKD menjadi sinyal penting bahwa DPR semakin menyadari peran vital dana transfer dalam menunjang pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dengan pagu TKD yang terus meningkat, pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih leluasa, mempercepat berbagai program strategis, serta menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Namun, tantangan utama terletak pada efektivitas penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Regulasi baru dari Kementerian Keuangan menjadi langkah positif, tapi implementasi di lapangan harus diawasi ketat untuk mencegah potensi penyelewengan dan memastikan alokasi dana benar-benar tepat sasaran.

Ke depan, publik dan pemangku kepentingan perlu memantau rapat pembahasan RAPBN 2027, terutama terkait formula rasio TKD, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber resmi di CNN Indonesia.