Kemhan Tegaskan Penyebaran LGBTQ Bukan Fokus Utama Perpres 111/2025

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa penyebaran budaya LGBTQ yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 bukan merupakan substansi utama dalam dokumen tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, guna meluruskan pemahaman publik terkait isi Perpres yang menjadi pedoman sistem pertahanan nasional periode 2025-2029.

Perpres 111/2025 dan Pemetaan Ancaman Nonmiliter

Perpres ini merupakan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menyusun kerangka kerja pertahanan secara menyeluruh, termasuk pemetaan berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia. Dokumen tersebut mengklasifikasikan ancaman ke dalam tiga kategori utama, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Penyebaran budaya LGBTQ yang tercantum dalam lampiran Perpres merupakan salah satu contoh dalam pemetaan ancaman nonmiliter pada dimensi sosial dan budaya. Poin tersebut bukan substansi utama Perpres," jelas Rico dalam wawancara, Selasa (7/7).

Ragam Ancaman Nonmiliter dalam Kebijakan Pertahanan

Menurut Rico, penyebaran budaya LGBTQ hanya salah satu dari sekian banyak contoh ancaman nonmiliter yang diidentifikasi dalam dokumen tersebut. Ancaman lain yang masuk kategori nonmiliter antara lain:

• Radikalisme dan terorisme
• Perang informasi
• Judi daring dan pinjaman daring ilegal
• Perdagangan ilegal
• Penyalahgunaan narkotika
• Serangan siber
• Bencana alam
• Wabah penyakit

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa ancaman nonmiliter sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, hingga teknologi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Sinergi Antar Kementerian dalam Penanganan Ancaman

Rico menegaskan bahwa pemetaan ancaman nonmiliter ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang memiliki tugas sesuai kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga yang menangani jenis ancaman tertentu berperan sebagai leading sector dalam merumuskan kebijakan, langkah pencegahan, mitigasi, serta penanganan ancaman tersebut.

"Kementerian Pertahanan menyusun kerangka kebijakan umum pertahanan negara agar seluruh upaya tersebut berjalan secara terpadu dalam Sistem Pertahanan Negara," tambah Rico.

Dengan demikian, Perpres 111/2025 bukanlah instrumen yang menitikberatkan pada satu isu tertentu, melainkan dokumen strategis yang mengatur pembagian peran antar kementerian/lembaga dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penegasan Kemhan ini penting untuk menghindari misinterpretasi yang berpotensi memperkeruh suasana publik terkait Perpres 111/2025. Seringkali, isu LGBTQ menjadi sumber kontroversi yang mengalihkan perhatian dari tujuan utama kebijakan pertahanan, yaitu memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Lebih jauh, pengklasifikasian penyebaran budaya LGBTQ sebagai contoh ancaman sosial-budaya harus dipahami dalam konteks ancaman nonmiliter yang luas, termasuk berbagai tantangan lain seperti radikalisme, serangan siber, serta bencana alam yang secara nyata mengancam stabilitas dan keamanan negara.

Ke depan, publik dan pemangku kepentingan sebaiknya fokus pada implementasi sinergi antar lembaga yang diatur dalam Perpres ini, demi menghadapi ancaman multidimensi secara efektif dan terkoordinasi. Memahami peran masing-masing kementerian serta menghindari simplifikasi isu sangat krusial agar sistem pertahanan negara dapat berjalan optimal sesuai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber asli berita di CNN Indonesia dan simak berita terkini di Kompas.