Hoaks! Kendaraan Mati Pajak Tak Dilarang Beli BBM Subsidi di Jawa Timur

Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan di Jawa Timur yang melarang kendaraan dengan status pajak mati membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Informasi terkait larangan tersebut yang sempat beredar di media sosial merupakan hoaks yang salah dimengerti oleh masyarakat.

Area Manager Communication, Relations dan CSR wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Ahad Rahedi, menyatakan,

"Tidak ada pembahasan terkait hal tersebut di wilayah Jawa Timur,"

Kebijakan Pembelian BBM Subsidi Berdasarkan Wilayah

Ahad menjelaskan bahwa pelarangan kendaraan dengan pajak mati untuk membeli BBM bersubsidi hanya berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan ini ditegakkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan inisiatif pemerintah daerah dan bukan berasal dari Pertamina. Pemerintah daerah memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengawasi pola distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.

Alasan Pelarangan di NTT dan Peran Daerah

Ahad mengungkapkan bahwa pelarangan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan mati pajak di NTT bertujuan untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) lewat ketertiban pembayaran pajak kendaraan serta memastikan BBM subsidi digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyebutkan adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi di NTT, seperti motor tanpa plat nomor yang dimodifikasi tangkinya sehingga mampu menampung hingga 16 liter BBM per pengisian. "Setelah mengisi penuh, BBM tersebut dikuras dan diisi ulang, yang menyebabkan BBM subsidi disalahgunakan oleh pengecer bukan masyarakat yang membutuhkannya," tambah Ahad.

Pengawasan dan Tanggung Jawab Operator SPBU

Hingga kini, lebih dari 20 pemerintah provinsi di Indonesia telah menjalin PKS dengan BPH Migas untuk mengawasi distribusi BBM subsidi, dengan implementasi kebijakan yang disesuaikan oleh masing-masing daerah.

Namun, Ahad menegaskan bahwa pengecekan status pajak dan STNK kendaraan saat pengisian BBM bukanlah tugas operator SPBU, melainkan menjadi tanggung jawab SAMSAT, Dinas Perhubungan, atau Satpol PP.

"Tugas operator sudah sangat padat dengan scan barcode dan cek kesesuaian kendaraan dengan data nomor polisi. Pengecekan STNK bukan tugas kami. Pemerintah provinsi mengarahkan pihak terkait untuk melakukan tugas ini,"

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, hoaks mengenai larangan kendaraan mati pajak membeli BBM subsidi di Jawa Timur mencerminkan tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan BBM subsidi yang kian ketat. Meski kebijakan serupa memang diterapkan di NTT, ketidaktahuan publik mengenai perbedaan kebijakan antar daerah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Hal ini menandakan perlunya sosialisasi yang lebih transparan dan terarah dari pemerintah daerah dan Pertamina agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak salah kaprah. Selain itu, keberadaan kebijakan daerah yang berbeda-beda menunjukkan dinamika desentralisasi pengaturan BBM subsidi yang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna kendaraan.

Ke depan, penting untuk memantau bagaimana pemerintah daerah lain merespons masalah penunggakan pajak kendaraan dan pengawasan BBM subsidi. Apakah mereka akan mengikuti jejak NTT atau memilih kebijakan yang lebih lunak, serta bagaimana koordinasi antara instansi terkait seperti SAMSAT dan SPBU dijalankan, menjadi aspek yang akan berdampak pada keadilan dan efektivitas distribusi BBM subsidi secara nasional.

Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan terkini mengenai kebijakan BBM subsidi di berbagai daerah, pembaca dapat mengunjungi berita asli di CNN Indonesia dan juga mengikuti update resmi dari BPH Migas.