Mengapa BPJS Kesehatan Selalu Defisit, Ini Alasannya!

0
1124
BPJS Kesehatan
Copyright©tribunpontianak

Mengapa BPJS Kesehatan Selalu Defisit, Ini Alasannya!

Indowarta.com– Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini telah disebutkan telah kerap mengalami defisit anggaran. Yang terbaru ini Menteri Kesehatan Nila Moeoek ini telah menyebutkan bahwa defisit anggaran BPJS Kesehatan ini telah mencapai angka yang fantastis yakni Rp 9 triliun. Namun Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris telah meluruskan hal tersebut.

baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Bagikan Alat Bantu Untuk 160 Disabilitas!

Fachmi, dalam konferensi pers yang digelar di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat pada hari Selasa 15 Agustus 2017 ini telah mengatakan “Begini, prinsip program ini adalah anggaran berimbang. Jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) itu bersama-sama menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan”.

WAJIB BACA :  Cara Cek Tagihan dan Pembayaran BPJS Kesehatan Online!

Hal ini berarti bahwa pendapatan dan juga pengeluaran harus seimbang. Pendapatan tersebut bisa didapatkan dari iuran dan juga sumber dana yang lainnya. Tidak hanya itu saja, pendapatan nantinya juga akan bisa diraih melalui investasi dan juga dana pemerintah. Setelah dihitung, hitungan iuran dan juga aktuaria tidak seimbang dengan pengeluaran.

BPJS Kesehatan
Copyright©online24jam

Fachmi juga menjelaskan bahwa iuran masyarakat tersebut untuk kelas III sebesar Rp 25.500 per bulannya. Namun berdasarkan dari hitungan aktuaria, seharusnya iuran yang dibayarkan adalah sebesar Rp 53.000. hal ini berarti bahwa BPJS Kesehatan sudah kekurangan anggaran sebesar Rp 27.500.

baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Akan Lindungi TKI Lebih Baik!

Setelah itu ada iuran masyarakat untuk yang berada di kelas II dengan besaran Rp 51.000 per bulan. Lalu berdasarkan dari hitungan aktuaria ini iuran program tersebut seharusnya adalah sebesar Rp 63.000 per bulannya. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hitungan tersebut BPJS Kesehatan sudah mengalami defisit sebesar Rp 13.000.

WAJIB BACA :  Kisah Pilu Bayi Idap Penyakit Langka Ditolak BPJS Kesehatan Karena Telat Satu Jam!

Sementara itu untuk hitungan iuran dari kelas I yang sebesar Rp 80.000 ini sudah pas dengan hitungan aktuaria. Setelah itu di dalam sisi penerima bantuan, iuran yang berdasarkan dari hitungan fiskal sebesar Rp 23.000. Namun berdasarkan dari hitungan aktuaria per bulannya adalah Rp 36.000. Hal ini berarti bahwa per kepala sudah mengalami defisi sebesar Rp 13.000.

Fachmi mengatakan “Pertanyaannya, pasti ini kan defisit, uang pasti kurang. Jadi pertanyaannya, anggaran berimbang ini pemecahannya yang pertama kalau ingin berimbang betul, iuran disesuaikan dengan hitungan akademik”.

baca juga : 

Pemkot Bogor Targetkan 250 Ribu Jiwa Lagi Masuk BPJS Kesehatan!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here