Mensos Saifullah Yusuf Tekankan Pentingnya Perkuat Kualitas Data Kesejahteraan Sosial

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengingatkan pentingnya penguatan kualitas data dalam bidang kesejahteraan sosial. Hal ini disampaikan dalam peringatan HUT ke-59 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang digelar di Jakarta, sebagai bagian dari lima pesan kunci untuk mendorong layanan sosial yang lebih efektif dan profesional.

Perkuat Kualitas Data Kesejahteraan Sosial Nasional

Dalam sambutannya, Mensos menegaskan bahwa seluruh intervensi sosial harus berbasis pada data yang akurat dan terpercaya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak tahun 2025, DTSEN menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial di Indonesia.

"DNIKS harus juga ikut peduli untuk menghadirkan data yang akurat. Tugas Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan kementerian lain adalah membantu pemutakhiran data tersebut," ujar Saifullah Yusuf.

Data yang akurat sangat penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Penguatan Kapasitas dan Standarisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pesan kedua dari Mensos adalah perlunya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Menurutnya, masih banyak LKS yang belum memenuhi standar kelembagaan, SDM, maupun sarana prasarana yang memadai.

"Saya ingin DNIKS membantu supaya LKS ini profesional dan melayani pemerlu pelayanan sosial dengan kualitas yang baik serta berstandar nasional," tegas Gus Ipul, sapaan akrab Mensos.

Hal ini menjadi penting agar layanan sosial yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan standar mutu yang tinggi dan terpercaya.

Mendorong Akreditasi LKS untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

Pesan ketiga yang disampaikan adalah perlunya memperluas akreditasi LKS di seluruh Indonesia. Akreditasi ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyedia layanan sosial sekaligus memitigasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan layanan.

"Saya juga meminta DNIKS untuk mendorong adanya akreditasi LKS di seluruh Indonesia untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap LKS-LKS dan memitigasi adanya penyimpangan-penyimpangan," ujar Mensos.

Akreditasi ini diharapkan menjadi mekanisme pengawasan dan peningkatan mutu layanan sosial yang berkelanjutan.

Perluas Jejaring Kemitraan dan Dorong Inovasi Program Sosial

Mensos juga meminta DNIKS untuk memperluas jejaring kemitraan dengan dunia usaha, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih berkelanjutan. Jejaring kemitraan ini penting untuk memperkuat dukungan sumber daya dan inovasi dalam program sosial.

Selain itu, pesan kelima adalah mendorong lahirnya inovasi program yang adaptif terhadap perkembangan zaman agar manfaat layanan sosial dapat semakin dirasakan masyarakat luas.

Peran DNIKS dalam Konsolidasi Organisasi Kesejahteraan Sosial

Sementara itu, Ketua Umum DNIKS, Effendy Choirie, menegaskan bahwa DNIKS telah menjadi mitra strategis Kementerian Sosial selama 59 tahun dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

"DNIKS punya sejarah yang lumayan panjang dan peran yang besar sebagai mitra Kementerian Sosial sejak kelahirannya. Saat ini, DNIKS terus berinovasi agar tidak hanya bergantung pada Kementerian Sosial,"

Effendy juga menyampaikan bahwa momentum HUT ke-59 menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi organisasi kesejahteraan sosial hingga ke tingkat daerah melalui Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS).

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penekanan Mensos Saifullah Yusuf pada penguatan data dan profesionalisme LKS merupakan langkah krusial dalam menghadapi tantangan kompleks di sektor kesejahteraan sosial. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diterapkan sejak 2025 bisa menjadi game-changer dalam memastikan program sosial tepat sasaran dan efektif.

Namun, keberhasilan implementasi DTSEN sangat bergantung pada sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga sosial di lapangan. Tantangan memperkuat kapasitas SDM dan standarisasi LKS juga tidak bisa dianggap remeh, mengingat peran mereka sangat vital dalam pelayanan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, mendorong akreditasi LKS adalah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membangun kepercayaan publik yang selama ini menjadi isu sensitif dalam pelayanan sosial. Jejaring kemitraan yang melibatkan sektor swasta dan lembaga filantropi juga menunjukkan pendekatan multisektoral yang modern dalam pembangunan sosial.

Ke depan, kita perlu mengawasi bagaimana DNIKS dan Kementerian Sosial mengimplementasikan pesan-pesan ini secara konkret agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program sosial. Sumber berita ini juga menyiratkan pentingnya konsolidasi organisasi sosial untuk memperkuat ekosistem kesejahteraan sosial nasional secara berkelanjutan.