Pemkab Bengkayang Libatkan 18 Etnis untuk Perkuat Ketahanan Sosial Daerah

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sosial daerah dengan melibatkan perwakilan dari 18 etnis yang ada di wilayah tersebut. Inisiatif ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk periode 2026–2029, yang bertujuan memperkokoh persatuan sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat yang sangat majemuk.

Peran Strategis Forum Pembauran Kebangsaan

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menjelaskan bahwa keberadaan FPK merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Forum ini didesain menjadi wadah komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antar kelompok masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial.

"Forum ini menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antarwarga masyarakat untuk menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan," ujar Sebastianus di Bengkayang, Kalimantan Barat.

Dengan melibatkan 18 etnis, FPK diharapkan mampu memperkuat dialog lintas etnis dan menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Hal ini juga penting untuk membangun solusi bersama terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan dan stabilitas daerah.

Fungsi dan Harapan Terhadap FPK

Menurut Bupati Sebastianus, FPK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam berbagai hal, seperti:

• Meng sosialisasikan nilai-nilai pembauran kebangsaan yang inklusif.
• Memperkuat toleransi antarwarga dari berbagai latar belakang etnis.
• Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya menjaga kondusivitas daerah.

Selain itu, pembinaan pembauran kebangsaan yang saat ini berfokus di tingkat kabupaten perlu segera diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Ini bertujuan agar nilai persatuan dan semangat hidup berdampingan dapat terus dijaga dan berkembang di seluruh wilayah Bengkayang.

Tanggung Jawab dan Profesionalisme Pengurus FPK

Bupati menegaskan pentingnya pengurus FPK menjalankan amanah secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. Pengurus diharapkan menjadi contoh teladan dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan masyarakat.

"Saya harapkan pengurus FPK dapat menjalankan tugas dengan jujur, terbuka, dan menjadi teladan dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat," tegas Sebastianus.

Harapan besar disematkan agar FPK dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial. Dengan kohesi sosial yang kuat, stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan daerah dapat terus terjaga, membawa Kabupaten Bengkayang menuju masa depan yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kontribusi Forum Dalam Pembangunan Daerah

Keberadaan FPK juga diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia serta inovasi pembangunan daerah. Sinergi ini sangat penting, terutama dalam konteks dinamika sosial dan keberagaman budaya di Bengkayang.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan SDM yang berdaya saing, sebagaimana yang pernah diangkat dalam berbagai program pembangunan di Kabupaten Bengkayang.

Menurut laporan Antara Kalbar, keterlibatan berbagai etnis dalam FPK merupakan bentuk nyata dari usaha menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman, yang sekaligus menjadi fondasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah Pemkab Bengkayang dalam melibatkan beragam etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan adalah langkah yang sangat tepat dan strategis untuk menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang plural. Mengingat potensi gesekan antar kelompok etnis bisa menjadi pemicu konflik sosial yang merugikan, keberadaan forum ini menjadi penopang penting dalam menjaga persatuan dan mencegah konflik.

Lebih jauh, memperluas pembinaan hingga tingkat kecamatan dan desa menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak akar rumput. Ini bukan hanya soal menjaga keamanan, namun juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana mekanisme kerja FPK dapat berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Keterbukaan, transparansi, dan profesionalisme pengurus forum akan sangat menentukan keberhasilan FPK sebagai mitra pemerintah. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif agar aspirasi dan potensi konflik dapat terdeteksi sejak dini.

Dengan demikian, penguatan ketahanan sosial melalui forum seperti ini bisa menjadi a model bagi daerah lain dengan kondisi sosial yang serupa. Mari kita terus pantau perkembangan dan implementasi kebijakan ini demi terciptanya Bengkayang yang harmonis dan sejahtera.