Gugatan Perppu Ormas di MK Diyakini Bakalan Ditolak!

0
717
Perppu Ormas
Copyright©Merdeka

Gugatan Perppu Ormas di MK Diyakini Bakalan Ditolak!

Indowarta.com – Kali ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang singkat terkait dengan uji materi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU no 17 tahun 2003 tentang Oraganisasi Kemsyarakatan (Perppu Ormas) yang diajukan oleh beberapa pihak. Mengenai Perppu Ormas sendiri digugat oleh Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sedangakan agenda sidang Perppu Ormas ini ialah mendengarkan keterangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly. Dalam sidang ini Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) juga akan memberikan keterangannya.

FAPP sebagai pihak terkait tidak langsung dalam perkara Judical Review atas Perppu No 2 tahun 2017 tentang ormas antara tujuh pihak yang melakukan gugataan. I Wayan Sudirta yang merupakan salah satu anggota FAPP mengungkapakan jika dirinya yakin gugatan uji materi Perppu Ormas akan ditolak MK.

WAJIB BACA :  Fahri Hamzah Yakin Perppu Ormas Akan Dibatalkan!

Hal itu diyakininya karena salah satu alasan yakni kedudukan hukum para pemohon masih menjadi poin yang dipermasalahkan. ‘Saya yakin permohonan akan ditolak. Alasan saya diantaranya dari segi legal yang tak cukup kuat, bagaimana bisa menang jika legal standing masih dopersoalkan’ ujarnya saat ditemui di Gedung MK pada Rabu, 30 Agustus 2017.

Perppu Ormas
Copyright©Media Indonesia

Sudirta mengatakan jika Perppu tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenagan yang jelas dalam UUD 1945. Juga dikatakan olehnya jika suatu ormas karena adanya peraturan ini bisa mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu Tim Advokasi Ormas Islam untuk keadilan, Kapitra Ampera sebelumnya membacakan petium di Mahkamah Konstitusi pada sidang perbaikan permohonan pengujian formil dan materil Perppu Ormas pada Seasa, 22 Agustus 2017. Pada saat itu Kapitra menyampaikan permohonan kepada MK tentang penetapan Perppu yang merupakan satu kesatuan dengan UU Ormas dinilainya tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945.

WAJIB BACA :  Disebut Bikin Gaduh Umat Beragama, Eggi Sudjana Dilaporkan Ke Polisi!

Dia mengatakan prosedur penetapan Perppu Ormas itu seharusnya didahului pernyataan berbahaya oleh Presiden Jokowi. Selain itu para pemohon yang diwakilkan oleh Kapitra juga mempersoalkan substansi materi yang ada. Pada sidang saat itu Kapitra juga menyampaikan terdapat perbaikan dari segi pemohon dari jumlah sembilan menjadi lima.

baca juga : Perppu Ormas: Pengikut HTI Bisa Dipenjarakan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here