Aris Budiman Langgar UU KPK?

0
868
Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto
Copyright ©Kompas

Aris Budiman Langgar UU KPK?

Indowarta.com – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menilai kalau Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman sudah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang KPK.

BACA JUGA : Ketika Novel Baswedan Bongkar Peran Sekaligus Geliat Brigjen Aris Budiman!

Terkait dengan pendapat ini telah disampaikannya pada saat menanggapi sikap yang ditunjukkan Aris Budiman, saat dia menghadiri rapat dengar pendapat bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR RI, Selasa (29/8/17) lalu. Padahal sebelumnya, pemimpin KPK sudah memberikan larangan kepadanya.

Bambang mengatakan, dalam Pasal 36 UU KPK sudah menjelaskan larangan kepada pemimpin KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung bersama dengan tersangka atau pihak yang masih ada hubungannya dengan kasus tidak pidana korupsi yang masih dalam penanganan oleh KPK dengan sejumlah alasan apapun.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: KPK Dilarang Mundur Saat Catut Nama Besar dibalik Kasus E KTP!

Sedangkan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU KPK menyatakan kalau pegawai KPK dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, sanksi tersebut akan diberikan jika mereka telah melanggar Pasal 36 UU KPK.

Aris budiman
Copyright ©Jawa Pos

“Jadi pertanyaan dasarnya apa yang menjadi dasar dia ketemu? Karena menurut ketentuan tidak boleh (bertemu),” ujar Bambang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

BACA JUGA : KPK Lakukan Mediasi Perseteruan Aris Budiman dan Novel Baswedan!

Bambang menganggap, kalau digelarnya hak angket kepada KPK ada kaitannya dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi e-KTP. Hal ini karena, adanya isu pembentukan Pansus Hak Angket KPK sedang ramai dibicarakan di DPR.

WAJIB BACA :  KPK Panggil Ulang Setya Novanto!

Hal ini terjadi setelah adanya kesaksian yang diberikan oleh anggota DPR RI Miryam S Haryani, pihaknya mengatakan ada beberapa nama yang sudah terlibat dalam kasus korupsi e-KTP tersebut. Sehingga DPR pun mendesak kepada KPK untuk membuka rekaman yang sudah disampaikan oleh Miryam.

Tidak hanya itu, beberapa nama yang masuk dalam anggota Pansus Angket KPK merupakan orang-orang yang sudah disebutkan dalam dakwaan kasus e-KTP. “Sebagian orang-orang yang terlibat panitia angket itu disebut dalam dakwaan,” ucap Bambang.

Dalam rapat bersama dengan Pansus, Aris Budiman mengatakan ada beberapa hal yang sedang terjadi pada KPK. Dia mengakui kalau ada dua faksi yang ada dalam tubuh penyidik, yaitu penyidik yang berasal dari Polri dan penyidik Internal KPK. Aris Budiman menilai, kalau friksi itu mucul karena adanya perebutan untuk menempati posisi penyidik utama.

BACA JUGA : Novel Baswedan Sebut Direktur Penyidikan Halangi Pemeriksaan Polisi di KPK!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here