DPRD Surabaya Kebut Raperda Banjir dengan Serap Masukan 31 Camat dan Lurah

DPRD Surabaya sedang mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir dengan mengundang seluruh camat dan lurah se-Kota Surabaya.

Senin, 10 Agustus 2026, 31 camat hadir 100 persen, didampingi lurah yang juga memberikan masukan penting terkait kondisi lapangan di wilayah mereka masing-masing. Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyerap aspirasi dari pelaku langsung penanganan banjir di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Masukan Penting dari Camat dan Lurah Surabaya

Pansus Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya menyadari bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Namun, personel, sarana-prasarana, hingga anggaran normalisasi saluran perlu menjadi perhatian utama.

"Alhamdulillah kita telah mengundang 31 camat dan 100 persen hadir. Lurah juga alhamdulillah datang semua," ujar Sekretaris Pansus Raperda, Aning Rahmawati, Selasa, 11 Agustus 2026.

Menurut Aning, camat dan lurah adalah pihak yang paling memahami permasalahan banjir di wilayahnya, mulai dari titik saluran air yang rawan tersumbat, kebutuhan alat berat, kekurangan personel hingga prioritas pengerukan saluran. "Harapannya Pansus ini menjadi milik bersama. Lurah dan camat merasa memiliki Raperda, sehingga ke depan Raperda ini bisa dilaksanakan totalitas," tambahnya.

Tiga Masalah Utama dalam Penanganan Banjir Surabaya

Dari hasil pertemuan tersebut, ada tiga persoalan besar yang muncul:

• Kebutuhan Satuan Tugas (Satgas): Jumlah personel di kecamatan dan kelurahan dinilai belum ideal untuk menangani banjir dan normalisasi saluran.
• Sarana dan Prasarana (Sarpras): Alat-alat berat dan fasilitas penunjang lainnya masih kurang memadai.
• Dukungan Anggaran: Pendanaan untuk kegiatan penanggulangan banjir dan perawatan saluran perlu diperkuat agar efektif di lapangan.

Persoalan ini menjadi tantangan nyata yang harus diakomodasi dalam Raperda agar regulasi tersebut bukan hanya menjadi aturan normatif, tapi solusi teknis yang aplikatif.

Konsep Raperda Banjir yang Proaktif dan Terukur

Pansus juga berupaya agar Raperda dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah tingkat bawah. Dengan melibatkan camat dan lurah dari awal, diharapkan regulasi ini menjadi instrumen yang kuat dalam pengendalian dan penanggulangan banjir.

Selain itu, sinergi antar perangkat daerah dan jajaran kewilayahan sangat diperlukan untuk menjalankan Raperda secara totalitas. Hal ini termasuk penentuan titik prioritas pengerukan saluran dan penambahan personel Satgas yang memadai.

Menurut laporan Memorandum Disway, pembahasan Raperda ini juga menjadi momentum penting untuk evaluasi menyeluruh terkait sumber daya dan pendanaan penanganan banjir di Surabaya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kecepatan DPRD Surabaya dalam menyerap aspirasi langsung dari camat dan lurah merupakan langkah strategis yang sangat positif. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk membuat regulasi yang bukan hanya formalitas, tapi benar-benar dapat diterapkan di lapangan.

Namun, tantangan terbesar tetap pada implementasi pasca-Raperda disahkan. Ketersediaan anggaran yang memadai dan penguatan kapasitas Satgas di tingkat wilayah harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif.

Ke depan, publik perlu terus mengawal progres Raperda ini dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Jika tidak, potensi banjir di Surabaya yang selama ini menjadi masalah berulang akan sulit diatasi secara tuntas.

Jangan lewatkan update terbaru terkait pengendalian banjir dan kebijakan daerah dengan mengikuti berita terpercaya dan analisis mendalam kami.