Pengembang LRT City Dipanggil DPR Pekan Depan, Konsumen Desak Refund

Komisi VI DPR RI akan memanggil pengembang Apartemen LRT City yang proyeknya mandek untuk audiensi pekan depan. Langkah ini diambil untuk mencari solusi atas keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat keterlambatan pembangunan dan ketidakpastian proyek.

Hal ini diungkapkan oleh Indra, salah satu konsumen Apartemen LRT City Cibubur, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, dan Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, pada Selasa (11/8/2026). Menurut Indra, audiensi telah dijadwalkan pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2026 dengan kehadiran pihak pengembang PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, BPI Danantara, dan bank Himbara.

"Beliau berjanji akan menyelesaikan kasus konsumen korban LRT City ini dengan secepat mungkin dengan tindak lanjut sudah menjadwalkan agenda audiensi tanggal 18 dan tanggal 19 (Agustus 2026) dengan pihak Adhi Karya, ADCP, bank, dan Danantara," kata Indra kepada detikProperti.

Keluhan Konsumen dan Harapan Penyelesaian

Konsumen Apartemen LRT City selama ini menghadapi kendala serius karena proyek belum selesai, namun cicilan kredit pemilikan apartemen (KPA) tetap harus dibayar. Banyak dari mereka yang mengeluhkan tidak adanya kepastian pengembalian dana (refund) serta dampak negatif terhadap penilaian kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) akibat kredit macet.

Indra menyampaikan harapan konsumen kepada Komisi VI DPR agar ada langkah konkret berupa pengembalian dana penuh (full refund) dan pemulihan catatan kredit di SLIK. "Saya sendiri cash bertahap dan meminta full refund," ujarnya.

• Proyek Apartemen LRT City di Tebet, Ciracas, dan Cibubur belum selesai diserahterimakan.
• Konsumen masih diwajibkan membayar cicilan KPA meski pembangunan terhenti.
• Pengembalian dana belum direspons pasti karena tekanan keuangan pengembang.

Kendala Keuangan dan Restrukturisasi Pengembang

PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) sebelumnya mengakui adanya kendala keuangan yang menyebabkan proyek tertunda. Direktur Operasi ADCP, Farid Budiyanto, menjelaskan bahwa perusahaan sedang menjalani proses restrukturisasi dan menghadapi tekanan likuiditas, sehingga tidak dapat menyelesaikan proyek secara bersamaan.

"Kondisi yang tengah dihadapi Perseroan saat ini, dipengaruhi oleh tekanan likuiditas, pelaksanaan proses restrukturisasi perusahaan, serta berbagai langkah strategis dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha," ujar Farid pada Rabu (22/7/2026).

ADCP berencana menyelesaikan proyek secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan perkembangan proses restrukturisasi tersebut, demi menjaga keberlangsungan usaha perusahaan.

Agenda Audiensi dan Langkah Selanjutnya

Rangkaian audiensi yang dijadwalkan pada 18 dan 19 Agustus 2026 akan menghadirkan pimpinan dari PT Adhi Karya, ADCP, BPI Danantara, serta perwakilan bank Himbara. Pada pertemuan kedua, konsumen juga akan dilibatkan untuk memastikan aspirasi mereka didengar langsung oleh para pemangku kepentingan.

Komisi VI berkomitmen membantu mencari solusi terbaik atas masalah ini dan mendorong penyelesaian yang adil bagi konsumen yang selama ini dirugikan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pemanggilan pengembang Apartemen LRT City oleh DPR merupakan langkah krusial yang menunjukkan adanya perhatian serius terhadap masalah properti yang merugikan banyak konsumen. Proyek apartemen yang mandek bukan hanya soal ketidaknyamanan, tapi berdampak langsung pada kondisi keuangan dan reputasi kredit pembeli yang sudah melakukan pembayaran.

Kendala keuangan ADCP yang memicu keterlambatan ini menandakan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pengembang properti, terutama yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar. Transparansi keuangan dan komunikasi terbuka kepada konsumen harus menjadi prioritas agar krisis seperti ini tidak berulang.

Ke depan, publik dan para konsumen wajib mengawal proses audiensi dan hasilnya, agar pengembang bertanggung jawab dan pemerintah dapat mendorong regulasi yang lebih protektif. Selain itu, penting untuk memantau apakah langkah restrukturisasi perusahaan mampu mempercepat penyelesaian proyek dan mengembalikan kepercayaan pasar properti.

Untuk update lebih lanjut dan perkembangan kasus ini, pembaca bisa mengikuti liputan di detikProperti dan media resmi DPR RI.