Bisnis Perang dengan Rusia Dongkrak Kemakmuran Diktator Kim Jong Un

Korea Utara mengalami transformasi ekonomi yang mencolok, terutama berkat bisnis perang dengan Rusia yang menghasilkan pendapatan luar biasa bagi rezim diktator Kim Jong Un. Dalam enam tahun terakhir, khususnya sejak April 2020, wilayah Pyongyang yang diterangi listrik melebar lebih dari dua kali lipat, dan tingkat kecerahannya meningkat tiga kali lipat. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pasokan listrik di ibu kota, yang sebelumnya dikenal gelap gulita akibat kelangkaan energi.

Kemajuan Infrastruktur dan Modernisasi Pyongyang

Menurut portal informasi NK News, kemajuan ini menjadi bukti pencapaian pemerintah Korea Utara. Pada 2021, Kim Jong Un mengumumkan rencana ambisius pembangunan 50 ribu hunian baru di Pyongyang, yang kemudian direalisasikan, contohnya di kawasan Hwasong dengan blok apartemen setinggi 40 lantai yang menyerupai rudal balistik Hwasong. Selain itu, kota ini kini terlihat lebih modern dengan banyak mobil impor, termasuk kendaraan listrik dari Cina, aplikasi pembayaran digital menggunakan kode QR, serta pusat perbelanjaan yang menjual merek fesyen dan kosmetik Barat.

Selain itu, pembangunan rumah sakit terbesar dan rumah kaca sebesar Central Park di New York, serta resor pantai Wonsan-Kalma sepanjang lima kilometer yang mampu menampung 20 ribu tamu, menandai kemajuan pesat di sektor infrastruktur dan pariwisata. Wall Street Journal bahkan menyebut Korea Utara sebagai "kisah sukses ekonomi terbesar di dunia" pada Juni 2025.

Bisnis Perang: Sumber Utama Pendapatan Rezim

Keberhasilan finansial Korea Utara tidak lepas dari dukungan militer dan penjualan amunisi kepada Rusia dalam perang melawan Ukraina. Laporan dari Institute for National Security Strategy (INSS) Korea Selatan menyebutkan bahwa Korea Utara meraup hingga US$14,4 miliar (sekitar Rp257 triliun) dari transaksi tersebut antara 2022 dan 2025. Selain itu, sekitar US$8 miliar lainnya diperoleh dari perdagangan dengan Cina, penyewaan tenaga kerja ke luar negeri, ekspor, dan kejahatan siber, termasuk pencurian mata uang virtual Ethereum senilai US$1,5 miliar yang dilakukan oleh peretas yang diduga dari Korea Utara.

Untuk membandingkan, Produk Domestik Bruto Korea Utara pada 2024 diperkirakan sekitar US$27 miliar, sehingga bisnis perang ini sangat signifikan bagi perekonomian negara tersebut.

Peran Militer dan Politik Dalam Kemakmuran Korea Utara

Dukungan terhadap Rusia tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas pengaruh politik dan militer dinasti Kim Jong Un. Dalam 15 tahun berkuasa, Kim kini memiliki kekuatan dan sumber daya finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah sempat mengalami kemunduran selama pandemi Covid-19, Kim menyatakan dalam Kongres Partai Buruh bahwa "semuanya telah berubah secara mendasar" pada 2026.

Kemitraan dengan Rusia juga mengangkat status Korea Utara di kancah politik dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kim di Pyongyang pada Juni 2024, diikuti oleh kunjungan Presiden Cina Xi Jinping dan diktator Belarus Alexander Lukashenko. Pada September 2025, Kim berdiri berdampingan dengan Xi dan Putin dalam perayaan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing.

Penyewaan Pasukan dan Sistem Barter yang Menguntungkan

Korea Utara juga menyewakan pasukan militernya kepada Rusia dengan biaya tinggi. Diperkirakan 16 ribu hingga 22 ribu tentara Korut telah berperan dalam operasi militer di wilayah perbatasan Ukraina dan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan Kim berencana menambah hingga 50 ribu tentara lagi. Setiap prajurit yang disewa dikabarkan menghasilkan pendapatan bulanan bagi rezim Kim sebesar US$2.800 hingga US$10.000 tergantung jabatan dan kondisi, termasuk kompensasi untuk tentara yang gugur.

Sistem perdagangan antara Rusia dan Korea Utara sebagian besar dilakukan melalui barter. Sebagai imbalan atas amunisi, senjata, dan pasukan, Moskow memasok minyak mentah, gandum, dan peralatan militer seperti sistem pertahanan udara dan teknologi pembuatan drone serta kapal selam.

Ketimpangan Kemakmuran dan Tantangan Ekonomi Domestik

Meskipun ada kemajuan di Pyongyang dan proyek pembangunan baru, mayoritas penduduk Korea Utara tidak merasakan manfaatnya. Kenaikan harga pangan dan depresiasi mata uang won berdampak pada keluarga miskin yang tidak memiliki akses valuta asing. Banyak perempuan bahkan harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga.

Kim Jong Un meluncurkan program "20x10" yang bertujuan membangun 200 proyek industri di 20 kota atau kabupaten dalam sepuluh tahun. Namun, menurut pakar Korea Utara Andrey Lankov, proyek ini kemungkinan besar akan gagal karena kurangnya infrastruktur penting dan ketidakcocokan sistem ekonomi terencana dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah.

Lankov menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Korea Utara saat ini bukan hasil reformasi internal, melainkan keberuntungan dari hubungan internasional, terutama dengan Rusia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, lonjakan pendapatan Korea Utara dari bisnis perang dengan Rusia merupakan game-changer bagi rezim Kim Jong Un, yang tidak hanya mengokohkan kekuasaan politiknya tetapi juga memperpanjang daya tahan ekonomi rezim terhadap tekanan sanksi internasional. Namun, kemakmuran ini sangat timpang dan terpusat pada elit penguasa serta ibu kota Pyongyang, sementara mayoritas rakyat tetap terperangkap dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi.

Selain itu, dukungan militer Korea Utara kepada Rusia memperumit dinamika geopolitik kawasan dan memperpanjang konflik di Ukraina, yang berisiko memicu sanksi lebih keras dan isolasi internasional. Hal ini juga membuka pertanyaan serius tentang etika dan konsekuensi jangka panjang dari penyewaan tentara dan ekspor senjata oleh negara yang masih sangat bergantung pada bantuan luar.

Ke depan, penting bagi pengamat internasional untuk mengamati bagaimana perkembangan ekonomi Korea Utara akan berdampak pada stabilitas regional dan apakah tekanan diplomatik serta sanksi dapat membuat rezim Kim Jong Un berubah arah. Sementara itu, masyarakat global harus waspada terhadap potensi eskalasi militer yang didukung oleh bisnis senjata ini.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini, kunjungi sumber artikel asli di detikNews serta berita internasional terpercaya seperti BBC Indonesia.