Polemik LRT City Makin Panas: Konsumen Ngadu ke DPR, Danantara Turun Tangan

Persoalan polemik Apartemen LRT City semakin memanas akibat proyek yang belum juga rampung dan serah terima unit yang tak kunjung terealisasi. Sejumlah konsumen yang sudah lama menunggu unit apartemen akhirnya mengadukan nasib mereka ke DPR RI. Tak hanya itu, BP BUMN dan Danantara turut turun tangan untuk mendesak pengembang agar segera menyelesaikan masalah ini.

Konsumen LRT City Ngadu ke DPR RI

Keluhan konsumen LRT City menjadi sorotan setelah mereka merasa kecewa karena proyek yang mereka beli sejak bertahun-tahun lalu masih belum selesai. Pada Selasa (11/8/2026), sebanyak 16 perwakilan konsumen dari berbagai lokasi LRT City menggelar audiensi dengan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dan Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade.

"Ada yang sudah beli dari 2018 dengan cara KPA dan (sekarang) tidak ada wujudnya (apartemen). Saya sendiri beli dari 2021 dan sudah lunas 2024 dengan janji serah terima akhir 2025. Dan (sekarang proyek) kondisinya masih tanah kosong," ujar Indra, salah satu konsumen LRT City Cibubur.

Konsumen juga menuntut pengembang tidak hanya memberikan kepastian penyelesaian proyek, tapi juga menyiapkan opsi pengembalian dana penuh (full refund), khususnya bagi mereka yang telah membayar secara tunai maupun melalui skema Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

DPR Segera Panggil Pengembang dan Stakeholder Terkait

Menanggapi keluhan tersebut, Komisi VI DPR RI merespons dengan serius dan telah menjadwalkan audiensi dengan pihak-pihak terkait, yakni PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, BPI Danantara, serta beberapa bank Himbara pada tanggal 18-19 Agustus 2026. Audiensi ini bertujuan untuk mencari solusi konkrit atas masalah yang dialami konsumen.

"Kami berjanji akan menyelesaikan kasus konsumen korban LRT City ini dengan secepat mungkin," kata Indra.

Audiensi lanjutan pada 19 Agustus juga akan menghadirkan para konsumen agar mereka dapat langsung menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka kepada pengembang dan pemangku kepentingan.

Danantara Desak Adhi Karya Segera Selesaikan Masalah

Selain DPR, Danantara Indonesia juga aktif mengambil peran. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, telah melakukan pertemuan dengan jajaran direksi PT Adhi Karya pada Selasa (11/8). Dalam pertemuan tersebut, Dony meminta penyelesaian segera agar keluhan konsumen dapat ditindaklanjuti secara tepat dan cepat.

Melalui akun resmi Instagram @bumn_id, disebutkan bahwa pertemuan ini juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara pengembang dengan penghuni dan pemangku kepentingan demi pengelolaan kawasan yang bertanggung jawab.

Faktor Penyebab dan Dampak Proyek Mandek LRT City

Polemik proyek LRT City yang mandek ini sebenarnya mencerminkan sejumlah tantangan yang sering dihadapi proyek properti berskala besar di Indonesia, seperti:

• Keterlambatan administrasi dan perizinan
• Masalah pembiayaan dan pendanaan
• Kendala teknis di lapangan
• Ketidakjelasan komunikasi antara pengembang dan konsumen

Akibatnya, konsumen yang sudah menunggu bertahun-tahun mengalami kerugian materi dan ketidakpastian tempat tinggal. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pengembang dan institusi terkait.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, polemik LRT City ini bukan sekadar soal keterlambatan pembangunan, melainkan mencerminkan problem manajemen proyek dan tata kelola pengembang yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. DPR dan Danantara yang turun tangan adalah langkah positif, namun penyelesaian masalah harus konkret dan transparan agar kepercayaan konsumen pulih.

Selain itu, permasalahan ini membuka peluang bagi regulator untuk mengkaji ulang mekanisme pengawasan dan perlindungan konsumen properti agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Konsumen juga harus lebih waspada dan teliti dalam memilih proyek properti yang akan dibeli.

Kedepannya, publik perlu mengawasi hasil audiensi yang dijadwalkan dan menuntut komitmen nyata dari pengembang serta pemangku kepentingan. Kasus ini bisa menjadi cerminan penting bagi industri properti nasional yang kerap menghadapi tantangan serupa.

Untuk informasi terbaru dan perkembangan selanjutnya, masyarakat disarankan untuk terus mengikuti update resmi dari DPR, Danantara, dan pengembang terkait.