Gerindra Tolak Perppu Ormas Karena Alasan ‘Klasik’ Ini!

0
980
Gerindra
Copyright ©pontianakpost

Gerindra Tolak Perppu Ormas Karena Alasan ‘Klasik’ Ini!

Indowarta.com – Kali ini Gerindra benar-benar menolak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Oramas). Melalui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menegaskan jika fraksinya menolak diterbitkannya Perppu Ormas ini.

Menurut Riza tidak ada syarat kepentingan yang memaksa pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut. ‘Dengan apa yang saya katakan, Gerindra secara tegas sejak awal menolak Perppu Ormas. Tak ada keadaan genting yang mengharuskan peraturan tersebut harus dikeluarkan’ ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 4 Oktober 2017.

Riza menambahkan jika partainya menilai jika perppu tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Menurutnya pembubaran ormas sendiri memunyai tahapan mulai dari perseuasi, adminitrasi, penghentian dan bantuan hingga pembubaran ormas itu sendiri.

WAJIB BACA :  Berita Terkini : Inilah 3 Nama Yang Akan Diusung Gerindra Dalam Pilgub DKI 2017 !

Dia menilai jika dengan Perppu Ormas tersebut sama saja mengambil alih seluruh hak dan kewenagan yang dimiliki oleh organisasi massa. ‘Maka dengan ini pemerintah sama saja membelenggu dan ini merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang ditunjukan oleh pemerintah‘ sambungnya.

Gerindra
Copyright ©nasionaltempo

Riza bersama Gerindra pun merasa khawatir dengan terbitnya perppu ini akan meningkatkan gejolak politik. Meneurtnya jika pemerintah tidak bijaksana dalam penerbitan peraturan ormas ini tentunya akan terjadi hal fatal yang dapat menimbulkan eskalasi.

‘Jika pemerintah secara biasa saja menyikapi fenomena ini maka akan berakibat fatal‘ ujar Riza.

Cukup diketahui jika komisi pemerintah memutuskan mulai melakukan pembahasan Perppu Ormas yang diterbitan pada tanggal 12 Juli 2017 lalu. Dalam hal ini yang ditunjuk sebgaai sektor terdepan dalam pembahasan yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H.Laoly.

WAJIB BACA :  Gerindra Siapkan 4 Kadernya Untuk Tandingi Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar!

Akan tetapi saat itu keduanya tak menghadiri rapat dan akhirnya pemerintah diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Ketika hadiran dua menteri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas Perppu Ormas mendatangkan banyak protes dari sejumlah anggota dewan. Selain Gerindra, Anggota Komisi II, Yadri Susanto pun berkomentar jika wajar keduanya menuai protes tak bisa hadir karena baik Mendagri maupun Menkumham sudah dipercaya dan dianggap sebagai kunci.

‘Terutama Menteri Dalam Negeri merupakan ruh bukannya Kominfo. Kita sendiri hanya mengingatkan supaya pemerintah tidak dianggap remeh‘ ujarnya.

Baca juga : Komentar Bos JNE Soal Pernyataan Jokowi Daya Beli RI Naik!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here