Tensi yang Meninggi Saat Membahas Tentang Perppu Ormas!

0
476
Perppu Ormas
Copyright©Kompas

Tensi yang Meninggi Saat Membahas Tentang Perppu Ormas!

Indowarta.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat baru saja dibahas perdana oleh DPR dengan pemerintah pada Rabu (3/10). Namun, pihak DPR sudah mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membahas Perppu ormas tersebut.

Pemicunya, yakni ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Padahal ada tiga menteri yang diundang dalam rapat itu, dan hanya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang hadir.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto memulai kritik itu. ia menyayangkan ketidakhadiran kedua menteri tersebut. Ia memprediksi dinamika pembahasan akan tinggi. Maka dari itu, pemerintah harus meyakinkan bahwa perppu ormas diterbitkan karena sudah memenuhi unsur.

WAJIB BACA :  SBY Ancam Petisi Politik Jika UU Ormas Tak Direvisi!

Baca Juga Aksi 299 Akan Digelar Tolak PKI dan Perppu Ormas!

Sikap awal fraksi juga sudah beragam. Tak seluruhnya menerima perppu tersebut, termasuk PAN. Salah satu yang dikritisi PAN yakni tidak disertakannya frasa ‘pengadilan’ dalam draf perppu.

Perppu Ormas
Copyright©Republika

Sementara Fraksi Partai Gerindra bahkan telah menyiapkan sejumlah langkah yang akan ditempuh jika perppu ormas nantinya disetujui. Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya konsisten menolak perppu tersebut dan menilai penerbitan perppu merupakan bentuk arogansi kekuasaan.

Sikap awal darifraksi-fraksi partai pendukung pemerintah pun berbeda –beda. Ada fraksi yang mendukung dan ada yang memberi sejumlah catatan.

Baca Juga Gugatan Perppu Ormas di MK Diyakini Bakalan Ditolak!

Misalnya saja Partai Golkar yang tegas mendukung Perppu Ormas. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, perppu organisasi masyarakat itu diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkunan yang dilakukan ormas-ormas tertentu.

WAJIB BACA :  Fahri Hamzah Yakin Perppu Ormas Akan Dibatalkan!

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan masih akan melihat perkembangan pembahasan. Anggota Komisi II dri Fraksi PPP, Ahmad Baidowi mengatakan, sekalipun perppu tersebut nantinya diterima namun perlu diberi catatan untuk segera di revisi.

Kendati masih melihat dinamika pembahasan, namun PPP enggan menolak perppu tersebut. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Perppu Ormas harus diikuti dengan revisi Undang-Undang Ormas.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Lukmas Edy menyampaikan, terutama pasal mengenai peran peradilan dalam pembubaran ormas. Menurutnya, mekanisme pembubaran melalui pengadilan tetap harus ada meski prosesnya cenderung lama.

Baca Juga Gerindra Tolak Perppu Ormas Karena Alasan ‘Klasik’ Ini!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here