Freeport Lepas 12% Saham ke Indonesia Setelah 2041 Tanpa Biaya, Begini Detilnya

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan (FCX), mengumumkan rencana melepas 12% sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah Indonesia tanpa biaya, yang akan berlaku mulai tahun 2041. Langkah ini menjadi bagian penting dari perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang tengah dibahas antara Freeport dan pemerintah.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menjelaskan bahwa divestasi saham ini bukan merupakan transaksi jual beli biasa. Menurutnya, "Oh itu akan ada divestasi 12% lagi ditandatangani sekarang untuk berlaku tahun 2041. Itu nggak ada jual belinya. Tidak jual belinya," ujarnya saat ditemui di Tembagapura, Papua Tengah, Senin (17/8/2026).

Skema Kepemilikan Saham dan Divestasi Freeport

Dengan kesepakatan ini, Freeport akan tetap memegang saham sebesar 48,76% di PTFI hingga tahun 2041. Setelah tahun tersebut, kepemilikan Freeport akan berkurang menjadi sekitar 37%, karena 12% saham dialihkan ke pemerintah Indonesia tanpa biaya pembelian langsung.

Namun, Freeport menyampaikan bahwa pihak pemerintah yang mengambil alih saham tersebut harus mengganti biaya pro-rata berdasarkan nilai buku atas investasi yang menguntungkan yang telah dilakukan Freeport selama periode setelah 2041. Hal ini tertuang dalam pernyataan resmi Freeport yang dirilis pada Februari 2026:

"FCX akan mengalihkan 12% sahamnya di PTFI kepada pihak pemerintah pada tahun 2041 tanpa biaya, dengan syarat pihak yang mengakuisisi akan mengganti biaya pro-rata yang dikeluarkan FCX menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan periode setelah tahun 2041."

Perpanjangan IUPK dan Dampak Ekonomi

Perpanjangan IUPK menjadi hal krusial bagi keberlangsungan operasi tambang Freeport di Papua. Izin operasi saat ini berakhir pada tahun 2041, dan PTFI telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juni 2026.

Tony Wenas menegaskan pentingnya perpanjangan izin ini agar operasi tambang dapat terus berjalan, yang berdampak positif pada kontribusi perusahaan kepada negara dan masyarakat sekitar. Ia mengingatkan bahwa apabila operasi berhenti pada tahun 2041, tidak ada pihak yang diuntungkan:

• Penerimaan negara dari Freeport akan hilang, yang nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
• Sekitar 30.000 pekerja akan terdampak kehilangan pekerjaan.
• Program pengembangan masyarakat yang selama ini dijalankan Freeport juga akan terhenti.

"Kalau tambang itu berhenti di 2041, tidak ada yang diuntungkan. Pemerintah juga rugi, tidak ada pemasukan lagi dari Freeport. Karyawan 30 ribu juga nggak ada lagi. Program pengembangan masyarakat kita nggak ada lagi. Jadi kalau itu diperpanjang maka semua pihak diuntungkan," jelas Tony.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keputusan Freeport melepas 12% sahamnya kepada pemerintah Indonesia tanpa biaya langsung pada 2041 merupakan langkah strategis yang mencerminkan kematangan hubungan antara investor asing dan pemerintah RI. Ini memperlihatkan bahwa Freeport telah siap untuk mengakomodasi kepentingan nasional dalam jangka panjang tanpa mengorbankan investasi yang sudah mereka lakukan.

Lebih jauh, mekanisme penggantian biaya pro-rata berdasarkan nilai buku atas investasi yang menguntungkan memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan dirugikan secara finansial atas pengalihan saham ini, sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis tambang yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan ekonomi lokal Papua.

Langkah ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam strategisnya, sekaligus memperlihatkan bahwa investasi besar seperti Freeport bisa berjalan beriringan dengan tujuan pembangunan nasional. Namun, publik dan pemangku kepentingan harus terus mengawal proses perpanjangan IUPK agar tidak terjadi hambatan yang berpotensi merugikan semua pihak.

Untuk informasi lebih lengkap, pembaca dapat melihat keterangan resmi Freeport dan update terbaru dari pemerintah melalui laporan di detikFinance dan sumber resmi Kementerian ESDM.

Ke depan, keputusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengelolaan sumber daya alam lainnya di Indonesia, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi. Mari terus pantau perkembangan izin dan implementasi divestasi ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.