Biaya QRIS Gratis untuk Semua Merchant Mulai Oktober 2026, Ini Detailnya

Bank Indonesia (BI) resmi memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0%, alias tanpa biaya transaksi untuk QRIS, kini berlaku untuk semua kategori merchant dengan transaksi hingga Rp 100 ribu. Kebijakan ini akan efektif mulai 1 Oktober 2026, memperluas manfaat sebelumnya yang hanya berlaku untuk usaha mikro (UMi).

Perluasan Kebijakan MDR QRIS 0% untuk Semua Merchant

Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha di berbagai segmen.

"Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha, agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif. Sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat," ujar Destry usai upacara HUT RI di Kantor BI, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Selain itu, kebijakan MDR QRIS 0% yang sudah berjalan untuk merchant UMi dengan nilai transaksi sampai Rp 500 ribu juga tetap berlaku. Dengan demikian, pelaku usaha mikro tetap mendapatkan kemudahan lebih besar untuk transaksi digital mereka.

Dorong Peningkatan Volume Transaksi dan Digitalisasi

Menurut Destry, perluasan MDR QRIS 0% ini bertujuan untuk meningkatkan akseptasi QRIS di masyarakat luas dan mendorong peningkatan volume transaksi digital.

"Perluasan kebijakan MDR QRIS 0% diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai segmen usaha, serta pada gilirannya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat," jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat inklusi keuangan digital dan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional melalui efisiensi biaya transaksi yang lebih rendah.

Respons Kebijakan Sistem Pembayaran untuk Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menambahkan bahwa perluasan kebijakan ini merupakan respons BI terhadap kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi," tutur Ryan.

Menurutnya, efisiensi transaksi dan percepatan digitalisasi merupakan kunci agar sistem pembayaran dapat terus berkontribusi positif dalam perekonomian Indonesia.

Manfaat Besar bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

Dengan penghapusan biaya MDR untuk transaksi QRIS hingga Rp 100 ribu di seluruh merchant, pelaku usaha akan merasakan langsung pengurangan biaya operasional transaksi digital. Ini sangat membantu terutama bagi usaha kecil dan menengah yang margin keuntungannya terbatas.

Sementara itu, konsumen akan semakin terdorong menggunakan pembayaran digital QRIS karena kemudahan dan tanpa tambahan biaya, memperkuat tren cashless society di Indonesia.

Langkah Strategis dalam Ekonomi Digital Indonesia

Perluasan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional, sekaligus menjawab tantangan inklusi keuangan yang masih harus diperluas.

Menurut laporan detikFinance, langkah ini juga sejalan dengan strategi BI dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang mengedepankan peningkatan efisiensi dan stabilitas sistem pembayaran.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan penghapusan biaya MDR QRIS untuk semua merchant ini bukan sekadar pengurangan biaya transaksi biasa, melainkan langkah strategis yang dapat mempercepat transformasi digital ekonomi Indonesia. Dengan biaya transaksi yang lebih ringan, merchant dari berbagai skala usaha akan terdorong lebih aktif mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran utama.

Efek domino dari kebijakan ini bisa sangat luas, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, penguatan usaha mikro dan kecil, hingga terciptanya ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, redaksi juga mengingatkan agar pelaku usaha dan konsumen tetap waspada terhadap potensi risiko keamanan digital yang meningkat seiring pertumbuhan transaksi online.

Ke depan, BI perlu memastikan dukungan edukasi dan pengawasan agar manfaat kebijakan ini dapat dirasakan merata tanpa mengorbankan aspek keamanan transaksi. Pembaca disarankan untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan dan inovasi sistem pembayaran yang akan datang, karena ini adalah bagian dari revolusi ekonomi digital yang sedang berlangsung di Indonesia.