Daftar Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA Disetujui DPR, Termasuk Istri Desmond

Rapat paripurna ke-2 DPR Masa Sidang I 2026-2027 telah secara resmi menyetujui 11 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), hasil dari proses fit and proper test yang digelar oleh Komisi III DPR. Keputusan ini merupakan puncak dari serangkaian seleksi ketat yang melibatkan Komisi Yudisial dan berbagai tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung sejak Maret 2026.

Proses seleksi yang maraton pada 12-13 Agustus 2026 tersebut menghasilkan 14 nama yang terdiri dari 11 calon hakim agung, 2 calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan 1 calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah Nurnaningsih, notaris sekaligus istri mendiang politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa.

Proses Seleksi Ketat Calon Hakim Agung dan Ad Hoc

Seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc MA ini diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi oleh Komisi Yudisial (KY). Selanjutnya, para calon menjalani serangkaian tes kualitas, pemeriksaan kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka yang transparan. Setelah melewati semua tahap tersebut, nama-nama terpilih mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR.

"Apakah laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada MA dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna, yang kemudian disetujui oleh seluruh anggota DPR yang hadir.

Daftar Lengkap Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung

Berikut ini daftar nama calon hakim agung berdasarkan kamar di Mahkamah Agung serta hakim ad hoc yang telah disetujui DPR:

• Calon Hakim Agung Kamar Pidana:
  1. Syamsul Arief (Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA)
  2. Sugiyanto (Sekretaris Mahkamah Agung)
  3. Sudharmawatiningsih (Panitera Mahkamah Agung)
  4. Dhifla Wiyani (Advokat pada Kantor DW & Partners)
• Calon Hakim Agung Kamar Perdata:
  1. Sobandi (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
  2. Nurnaningsih (Notaris pada Kantor Nurnaningsih)
• Calon Hakim Agung Kamar Agama:
  1. Musthofa (Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung)
  2. Mamat Ruhimat (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung)
• Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha (Pajak):
  1. Maftuh Effendi (Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara MA)
  2. Hari Sih Advianto (Hakim Pengadilan Pajak)
  3. Yeheskiel Minggus (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
• Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung:
  1. Edwin Partogi Pasaribu (Advokat pada UHP Law Firm)
  2. Roki Panjaitan (Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)
• Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung:
  1. Sudiyo (Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang)

Proses Seleksi dan Implikasi Bagi Peradilan Indonesia

Seleksi hakim agung dan hakim ad hoc ini menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat kualitas lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Dengan keterlibatan Komisi Yudisial yang menjalankan proses administrasi hingga uji kualitas dan kepribadian, serta uji kelayakan dan kepatutan di DPR, diharapkan para hakim yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi tinggi.

Keberadaan calon seperti Nurnaningsih, yang juga dikenal sebagai figur publik karena hubungannya dengan mendiang Desmond J Mahesa, menambah dinamika dan perhatian publik terhadap proses seleksi ini. Penunjukan calon yang berasal dari latar belakang berbeda seperti advokat, notaris, dosen hukum, dan hakim senior juga menunjukkan upaya inklusif untuk menghadirkan perspektif beragam dalam pengambilan keputusan MA.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, persetujuan 11 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc ini mencerminkan kemajuan penting dalam reformasi peradilan di Indonesia. Proses seleksi yang terbuka dan melibatkan berbagai lembaga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme MA. Namun, publik perlu terus mengawasi kinerja para hakim ini, terutama terkait independensi dan keadilan putusan yang mereka buat.

Selain itu, keterlibatan figur yang memiliki latar belakang politik atau hubungan keluarga tokoh politik, seperti Nurnaningsih, harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persepsi conflict of interest. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi serta pelaksanaan tugas hakim agung harus terus dijaga agar peradilan Indonesia dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

Ke depan, penting bagi DPR, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung untuk terus memperkuat sistem seleksi dan pengawasan hakim agar mampu menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks. Publik juga diharapkan aktif mengawal dan memberikan kritik konstruktif demi terciptanya peradilan yang bersih, adil, dan transparan.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai daftar calon hakim agung dan hakim ad hoc yang disetujui DPR, Anda dapat membaca laporan asli di CNN Indonesia.