Saat Prof Mahmud MD Beri Penjelasan Tentang MK Perbolehkan Zina dan LGBT!

0
1644
Mahfud MD
Copyright ©kompas

Saat Prof Mahmud MD Beri Penjelasan Tentang MK Perbolehkan Zina dan LGBT!

Indowarta.com – Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga pasal tersebut mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Akan tetapi banyak pihak yang salah tangkap atau memahami terkait putusan tersebut. Banyak komentar bermunculan di media sosial, komentar itu mengatakan jika MK telah melegalakan perbuatan zina dan homoseksual dalam putusanya.

Dengan banyaknya tuduhan tersebut membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD angkat bicara. Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud menegaskan jika MK menolak memberikan perluasan tafsir ketiga pasal seperti yang dimohonkan oleh pemohon.

WAJIB BACA :  Putusan MK Bisa Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka!

Baca juga : Jika Tak Mau Mundur, Maka Setya Novanto Harus Dipecat Dari DPR!

Apa yang dikatakan oleh Mahfud menunjukan sebagai lembaga yudikatif, MK tak mempunyai wewenang untuk membuat norma hukum. ‘Yang kurang paham, menuding MK membuat vonis memperbolehkan zina dan LGBT. Yang benar MK hanya menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP, bukannya memperbolehkan atau melarang. MK memang tidak boleh membuat norma’ tulis Mahfud dalam akun Twitter pribadinya @mohmahdfud pada Minggu, 17 Desember 2017.

Mahfud MD
Copyright ©RMOL

Selaian itu Mahfud MD juga menjelaskan siapa yang berhak memperbolehkan dan melarang suatu perbuatan. Dia mengatakan jika itu semua merupakan hak lembaga legislatif atau pembuat Undang-Undang yakni Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

WAJIB BACA :  Prabowo dan SBY Sepakat Uji Materi UU Pemilu Ke MK!

Sedangkan dalam putusanya, MK sendiri menolak memberikan tafsir terkait peraturan tersebut karena hal kitu diatur jelas dalam KUHP. ‘Membolehkan atau melarang merupakan ranah legislatif dan MK sendiri menolak memberikan tafsir karena sudah jelas di KUHP. zina dilarang dan hampir semua di RUU-KUHP telah diatur’ sambung Mahfud.

Senada dengan Mahfud MD, Dierktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono juga angkat bicara. Dia menuturkan jika semua harus memahami jika MK merupakan negatif legistalor bukan pembentuk undang-undang atau postitive legislator.

Pada saat menyangkut norma pidana, MK dituntut untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana ataupun politik hukum. Pada pkoknya pengujian pasal 284, 285 dan 292 KUHP sendiri berisikan permohonan kriminalisasi maupun deskriminalisasi terhadap perbuatan tertentu.

WAJIB BACA :  Usai Gagal Jadi Cawapres, Yenny Wahid Dukung Pilihan Mahfud MD !

Baca juga : Setya Novanto Perlu Segera Ditahan?

Sementara itu permohonan uji materi ketiga pasal tersebut diajukan dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama seumah pihak. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi meperluas ruang lingkup karena sudah tidak sesuai dengan masyarakat.

Namun hakim Maria Farida menuturkan jika MK tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru. Hal itu karena kewenangan berada di tangan Presiden dan DPR serta MK sendiri tidak boleh masuk wilayah hukum politik.

Baca juga : Mahfud MD Jadi Bintang ‘Pelurus’ Atas Ucapan Abu Janda, Felix Siauw dan Eggi Sudjana!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here