Didukung Penuh Oleh Partai, Kenapa Elektabilitas Jokowi Lambat Naik!

0
1318
Jokowi (1)
Copyright ©Ist

Elektabilitas Jokowi Cenderung Lambat Meski Mendapatkan Dukungan dari Sejumlah Partai

Indowarta.com – Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti memberikan pendapatnya mengenai tren elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi yang diketahui memang mengalami kenaikan, akan tetapi cukup lambat.

BACA JUGA : Masihkah PAN, Gerindra dan PKS Berkoalisi di Pilkada 2018 Nanti?

Berdasarkan hasil survei yang sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Jokowi masih rata-rata dibawah sekitar 50 persen. Walau sekarang ini, ada sejumlah partai politik yang menyatakan dukungan mereka kepadanya sebagai calon presiden dalam Pemilu 2019 mendatang.

Beberapa partai yang menyatakan dukungannya seperti Partai NasDem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, Sedangkan PDIP merupakan partai yang sudah menaungi Jokowi, masih belum ada pernyataan secara lisan untuk mendukungnya dalam Pilpres 2019 nanti.

WAJIB BACA :  Survei Kompas, JK dan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Dengan adanya dukungan dari sejumlah partai tersebut, maka yang perlu menjadi pertanyaan adalah peningkatan elektoral Jokowi. “Ini salah satu tantangan kepada Pak Jokowi dan koalisinya jelang 2019, bagaimana mempercepat progres elektabilitas Pak Jokowi yang meskipun trennya naik tapi lambat,” kata Ray saat acara diskusi di bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/17).

Selain itu, dia menilai pelaksaan pemilu, khususnya pada pilkada serentak 2018 secara teknis tidak akan menjadi penghambat yang cukup serius. Namun permasalahan yang sangat perlu mendapatkan perhatian ini adalah tantangan non-teknis.

Jokowi
Copyrigth ©kompas

Karena dipastikan kalau hal itu akan kencang jelang Pilkada 2018 nanti dan menjadi penguat dalam Pemilu 2019. Terkait dengan ini, kata Budi, menjadi alasan kenapa kenaikan elektabilitas Jokowi  lambat. Setidaknya ada dua tantangan non-teknis itu, seperti halnya politik uang dan politik SARA.

WAJIB BACA :  Utang Pemerintah 2.5 Tahun Pemerintahan Jokowi Sudah Setara dengan 5 Tahun Pemerintahan SBY, Kenapa?

BACA JUGA : Belum Ada Lawan Sebanding Untuk Jokowi di Pilpres 2019 Nanti?

Terkait dengan politik uang, Ray beranggapan kalau masih diperlukan pelacakan lebih mandalam, yaitu terkait dengan para investor atau sumber dana para kadidat kepala daerah yang sudah melakukan politik uang.

“Pada tingkat tertentu, bagi saya politik yang bukan lagi soal kandidat bayar ke orang. Tapi perlu dilacak segera adalah para kandidat mendapatkan uang dari mana,” punhkasnya.

Selain itu, isu politik SARA bisa menjadi salah satu tantangan non-teknis yang perlu diwaspadai oleh Jokowi. Melihat dalam Pilkada DKI Jakarta, menurut Ray, adanya isu SARA bahkan lebih dianggap berbahaya jika dibandingkan dengan isu politik uang.

WAJIB BACA :  Pengacara : Abu Bakar Ba’asyir Lebih Pilih Dipenjara Dan Tolak Bebas Bersyarat !

“Kalau di DKI Jakarta, sampai sekarang masyarakat bukan hanya berbeda tapi terbelah. Dan prediksi saya tidak akan berhenti 2018,” ujar Ray.

BACA JUGA : PDIP Ngaku Siap Hadapi Isu Agama dalam Pilkada dan Pilpres 2019 Nanti!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here