Besarnya Biaya Perjalanan Dinas DKI yang Disorot!

0
355
Ilustrasi PNS
Copyright ©doniseo.abatasa

Biaya Perjalanan Dinas DKI Lebih Besar Tiga Kali Lipat dari Ketentuan Pemerintah

Indowarta.com – Belum lama ini, biaya perjalanan dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi sorotan. Hal ini mulai muncul pada saat Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan penjelasannya saat pembukaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/17).

BACA JUGA : KPK Buka Penyelidikan Baru, Ada Tersangka Baru Kasus E KTP?

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyinggung mengenai penetapan biaya perjalanan dinas DKI yang dinilainya sangat tinggi. Terlebih dia mengaku, kalau besarannya mencapai tiga kali lipat dibandingan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

“Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari,” kata Sri Mulyani saat itu.

Besaran yang dimaksudkannya itu terdapat dalam Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Sedangkan dalam peraturan tahun sebelumnya, tercantum besaran yang mencapai Rp 1,5 juta, yaitu berdasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016.

CPNS
Copyright ©hendra-skb.blogspot

Disamping itu, Sri Mulyani mengingatkan agar besaran biaya perjalanan dinas DKI yang dinilai sangat tinggi dapat sejajar dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk lebih baik. Sehingga hal tersebut akan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

BACA JUGA : Sri Mulyani Tegur Anies Baswedan Soal Tingginya Biaya Perdinas DKI!

Berdasarkan penilaian dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, besarnya biaya perjalanan dinas DKI ini rasional. Pasalnya Pemprov DKI sudah mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengatur, biaya perjalanan dinas harus memenuhi beberapa aspek. “Bahwa biaya perjalanan dinas daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang kemudian berdasarkan pada asas-asas akuntabilitas, asas transparansi, asas kepatutan, asas kewajaran,” kata dia.

“Dan juga disebutkan di Permendagri 52 itu atas asas ketersediaan atau kemampuan pendanaan daerah,” sambungnya

Salah satunya yang sudah digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah ketentuan mengenai asas kemampuan pendanaan daerah. Sehingga memutuskan untuk biaya perjalanan dinas DKI mencapai Rp 1,5 juta per hari karena memiliki kemampuan dalam keuangan.

BACA JUGA : Bukti Bahwa Pakai Mobil Listrik Lebih Murah dibanding Mobil BBM!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here