Larangan Rangkap Jabatan Berarti Sudah Tidak Berlaku!

0
505
Jokowi dan Jusuf Kalla
Copyrigth ©Antara

PKB Menilai Adanya Larangan Rangkap Jabatan Sudah Tidak Berlaku

Indowarta.com – Deniel Johan selaku Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bansa (PKB) mengaku tak mempermasalahkan rangkap jabatan oleh beberapa politisi Golkar dalam kabinet kerja. Dia mengungkapkan, pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melarang menterinya untuk merangkap jabatan dalam partai politik.

BACA JUGA : Gus Ipul Kontrak Khusus Nella Kharisma dan Via Vallen Untuk Pilkada Jatim!

Akan tetapi, sekarang ini dia menganggap kalau larangan itu sudah tak belaku kembali, pasalnya sudah ada dua menteri yang rangkap jabatan dalam Partai Golkar. “Berarti aturan (larangan rangkap jabatan) tersebut sudah tidak berlaku dong,” ujar Daniel, Senin (22/1/18).

WAJIB BACA :  Akhirnya, Yenny Wahid Klaim Dukungan ke Jokowi Wakili Keluarga Gus Dur !

Presiden telah memberikan izin kepada Airlangga Hartanto untuk rangkap jabatan menjadi Menteri Perindustrian serta Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi mengatakan kalau sulit untuk mencari pengganti dari Airlangga di jabatannya lantaran masa pemerintahannya sekarang ini tinggal satu setengah tahun lagi.

Disamping itu, Jokowi juga menunjuk Idrus Marham untuk menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah. Namun dia tetap menjadi Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif di dalam partai Golkar.

Copyright©Detik

Selain itu, Nusron Wahid yang juga rangkap jabatan sebagai Kepala BNP2TKi dan masih tetap menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar. “Berarti sekarang semua (menteri) bisa aktif di partai,” ucap Daniel.

WAJIB BACA :  4500 Relawan Dapatkan Oleh Oleh dari Jokowi Usai Acara Midodareni Kahiyang-Bobby!

BACA JUGA : Hari Ini, Golkar Umumkan Kepengurusan Baru!

Deniel berpendapat, bahwa Presiden tidak memberikan keistimewaan kepada Partai Golkar mengenai izin rangkap jabatan pada menteri dari partai tersebut di dalam kabinet. Namun dia menilai kalau Presiden juga melakukan perubahan kebijakannya untuk mengikuti perkembangan situasi.

“Kan dulu (larangan rangkap jabatan) berlaku untuk semuanya, sekarang juga akan berlaku untuk semuanya,” pungkasnya.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan apakah kader dari PKB yang sekarang ini menjabat sebagai menteri di dalam Kabinet Kerja untuk kembali dijadikan sebagai pengurus harian partai. Dia mengatakan kalau hal ini akan bergantung pada keputusan dari Ketua Umum PKB Cak Imim.

WAJIB BACA :  Jawaban Setya Novanto Soal Kapan Penuhi Panggilan KPK!

“Tapi belum ada pembahasan itu kok,” ujar dia.

Diketahui sekarang ini PKB telah memiliki tiga menteri, diantaranya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

BACA JUGA : Gerindra Bantah Minta Mahar Politik Untuk Pilkada Palangka Raya!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here