PDIP Hujani Kritik Di 100 Hari Kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno!

0
746
Video Rapat Anies Baswedan
Copyright©megapolitan

Dalam 100 Hari Kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Banyak Pro dan Kontra Yang Terjadi

Indowarta.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, sudah genap 100 hari menjabat sebagai pemimpin Ibu Kota, pada Rabu (24/1/18). Dalam masa pemerintahannya, pasangan ini terus berusaha untuk mewujudkan beberapa janji kampanye mereka, salah satunya dengan membuat sebuah gebrakan baru.

BACA JUGA : Gebrakan dan Realisasi Janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di 100 Hari Kerja!

Beberapa gebrakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ada yang mendapatkan dukungan, namun ada juga yang telah memberikan sebuah kritikan atas kebijakannya. Salah satunya kritikan datang dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Sandiaga Uno Optimis Raih Suara Maksimal di Basis Pendukung Agus dan Sylvi!

“Fraksi PDIP belum melihat arah kerja yang jelas di pemerintahan Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam membangun Kota Jakarta. Anies dan Sandi tidak berdasarkan tahapan yang sistematis, sehingga terlihat garis benang merah arah tujuan pembangunan Kota Jakarta,” ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (24/1/18).

Anies-sandi
Copyright ©jawapos

Berikut beberapa kritik yang diberikan Fraksi PDIP kepada 100 hari masa kerja pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno:

  1. Dibukanya monas untuk kegiatan umum

Gembong mengatakan kalau kawasan ini merupakan Ring 1, yaitu Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan sehingga harus steril dari beberapa kegiatan umum. Terkait dengan hal itu sudah ada aturannya.

  1. Jumlah anggota TGUPP
WAJIB BACA :  Mengapa Anies Baswedan Rahasiakan Formasi Anggota Tim Gubernur?

Menurut Gembong anggaran yang dikeluarkan untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Anies Baswedan sangat fantastis, yaitu 28 miliar untuk 73 orang. Padahal, kata dia, Pergub Nomor 83 Tahun 2013 yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, anggota TGUPP paling banyak 7 orang.

  1. Penataan tanah Abang

Pada era Jokowi, kata Gembong, PKL ditertibkan untuk masuk dalam Blok G. Sehingga kondisi di kawasan tersebut sangat nyaman dan kemacetan yang terjadi juga sudah berkurang. Karena penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya.

“Sekarang kondisinya berbalik 180 derajat. Berdalih tidak mau menertibkan, Gubernur Anies justru mengorbankan satu jalan untuk PKL dapat berdagang. Akibatnya, kawasan Pasar Tanah Abang semakin kumuh, dan kemacetan semakin parah,” kata dia.

BACA JUGA : Kritik Anies Baswedan Soal Wacana Hidupkan Kembali Becak di Ibu Kota!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here