UU MD3 Tak Akan Ditanda Tangani Oleh Jokowi?

0
655
Jokowi
Copyright ©suratkabar

Jokowi Kemungkinan Tidak Akan Menandatangani UU MD3

Indowarta.com – Kemungkinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan melakukan penandatangan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3. Terkait kait hal ini telah diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

BACA JUGA : Tak Ada Pembicaraan di PDIP Soal Prabowo!

Menurutnya, sikap tersebut diambil lantaran Presiden sudah melihat perhatian pada beberapa norma yang dinilai kontroversial, seperti halnya adanya imunitas DPR dan pemanggilan paksa. Sehingga dengan itu, nantinya Jokowi akan menganalisis terlebih dahulu.

“Jadi presiden cukup kaget juga. Makanya saya jelaskan (Presiden) masih menganalisis ini dan dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak mendandatangani,” ujad dia usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

WAJIB BACA :  Tol Rembang-Pasuruan Bakal Diresmikan Jokowi Hari ini!

Yasonna mengungkapakan bahwa Jokowi memiliki waktu selama 30 hari untuk melakukan penandatanganan UU MD 3. Jika saja Presiden tak kunjung memberikan tandatangan maka UU itu akan tetap diberlakukan dengan sendirinya.

Jokowi dan Jusuf Kalla
Copyrigth ©Antara

Agar dapat membatalkan sejumlah pasal kontroversial yang tercantum dalam UU MD3 itu, pemerintah meminta kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran uji meteri mengenai UU itu di Makamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA : PKS Persilahkan Nazaruddin Buktikan Tudingannya Kepada Fahri Hamzah!

“Rakyat punya kesempatan menguji konsitusionalitas ayat-ayat di UU MD3. Kami dorong rakyat menguji ke MK,” jelasnya.

Yasonna menyatakan, sebelumnya pemerintah sepakat dengan adanya revisi UU MD3 dengan hanya mengakomodir keinginan dari DPR untuk penambahan kursi kepemimpinan. Akan tetapi, dalam pengembangannya DPR sudah mengusulkan revisi untuk beberapa pasal lainnya.

WAJIB BACA :  Tol Rembang-Pasuruan Bakal Diresmikan Jokowi Hari ini!

“Boleh saya katakan melalui perdebatan panjang dan alot itu dua pertiga keinginan teman-teman DPR tidak saya setujui. Lebih dari dua pertiga keinginan yang diminta DPR, kalau kami setujui waduh itu lebih super powerful lagi,” pungkas dia.

Salah satu pasal yang dianggap kontroversial dalam UU MD3 itu tercantum dalam Pasal 122 huruf (k) dengan adanya tambahan kepada Makamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil tindakan hukum kepadaa perorangan, kelompok, dan badan hukum yang dinilai sudah merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

BACA JUGA : Massa Penjemput Habib Rizieq Shihab Akan Kecele?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here