Biaya Pelayanan STNK Dihapus, Akan pengaruhi Pelayanan?

0
345
Tarif STNK dan BPKB
Copyrigth©tstatic

Indowarta.com – Para pemilik kendaraan sepeda motor yang akan melakukan pengurusan beberapa surat, pada umumnya akan dikenakan beberapa biaya, seperti pengesahan surat tanda nomoer kendaraan (STNK) yang mencapai Rp 25 ribu untuk sepeda motor dan Rp 40 ribu untuk mobil.

BACA JUGA : Karugian Karena Proyek 32 Tol dan 4 LRT Dihentikan!

Namun, tak lama lagi biaya pelayanan STNK dihapus. Hal ini menyusul keputusan dari Makamah Agung (MA) yang sudah mengabulkan gugatan dari Moh Noval Ibrohim Salim, terkait dengan Penerimanaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Aturan tersebut sudah tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2016.

Jika biaya pelayanan STNK dihapus, lalu bagaimana pelayanan polisi kepada para pemilik pengendara yang ingin melakukan pengurusan surat-surat? “Kalau ke pelayanan dampaknya tidak ada. Tapi lebih ke pendapatan negara yang tidak ada lagi dari sektor pengesahan itu,” kata Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama Gubunagi, Kamis (23/2/18).

Dia mengatakan, sebenarnya adanya pemasukan yang berasal dari biaya pelayanan STNK ini akan memiliki manfaat yang cukup besar. Akan tetapi, penggunaanya memang langsung dilakukan pemerintah untuk masyarakat.

“PNBP itu, 90 persen dikembalikan lagi kegunaannya untuk peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Tarif STNK dan BPKB
Copyrigth©tstatic

Sebelumnya MA sudah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Moh Noval Ibrohim Salim, gugatan tersebut terkait dengan biaya pengesahan STNK yang sebelumnya telah dibebankan kepada seluruh pemilik kendaraan.

BACA JUGA : Begini Prosedur Pengurusan STNK Hilang!

Keputusan biaya Pelayanan STNK dihapus ini sudah tertuang dalam Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2017, yang mengatur Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimanaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menanggapi itu, Kompol Bayu Pratama menjelaskan, walau sudah diputuskan oleh MA, akan tetapi tidak dapat langsung biaya pelayanan STNK dihapus ini diterapkan. Lantaran masih akan menunggu pemerintah melakukan pencabutan atau revisi.

“Belum langsung dilaksanakan, karena menunggu pencabutan atau revisi dari pemerintah terlebih dahulu,” jelas dia.

Pihaknya mengatakan, biasanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 90 hari untuk melakukan pencabutan atau pelaksanaannya. Sekarang ini, pihak kepolisian sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Kuangan, lantaran ada hubungannya dengan pendapatan negara.

BACA JUGA : BBM Satu Harga Sejahterakan Masyarakat!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here