Terkait Penataan Tanah Abang, Sandiaga Uno Akan Jalankan Usulan Dari Ombudsman

0
1389
Sandiaga Uno
Copyright ©Kompas

Beberapa Usulan Ombudsman  Akan Dijalankan Oleh Sandiaga Uno

Indowarta.com Ombudsman perwakilan DKI Jakarta menjelaskan adanya empat tindakan meladministrasi penataan Tanah Abang yang dijalankan Pemprov DKi Jakarta. Menanggapi adanya pernyataan itu, Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah usulan yang telah diberikan.

BACA JUGA : Dirut PD Dharma yang Minta Mundur Pada Sandiaga Uno!

“Saya rasa dari usulan-usulan itu bisa kita kerjakan karena ini memang evaluasi dan dalam waktu yang singkat sekarang udah ada komunikasinya,” ujar Sandi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/18).

Dalam waktu dekat, Sandiaga akan mengumumkan penataan Tanah Abang tahap kedua. Akan tetapi, pada saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan waktu pengumuman penataan itu, dia tak memberikan jawaban.

Namun politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa kedepannya akan tercipta adanya solusi dalam jangka panjang. Pihaknya akanya menyediakan konsep berupa transportasi yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain.

“Dimana kira harapkan di situ ada solusi yang menuju untuk wilayah Tanah Abang yang terintegrasi,” kata dia.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta telah memberikan waktu 60 hari untuk Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah korektif susuai dengan saran yang mereka berikan mengenai tindakan maladministrasi yang dijalankan oleh Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang telah mengalihfungsikan Jalan Jatibaru Raya untuk tempat pedagang kaki lima.

Sandiaga Uno
Copyright©Twitter

Dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur apabila kepala daerah tidak melakukan rekomendasi dari Ombudsman, maka akan diberikan sanksi. Pasalnya ranahnya Ombudsman merupakan wilayah admisinistratif, sehingga dengan itu sangsinya berupa administratif.

BACA JUGA : Anies Baswedan Geram Akibat Adanya Kebocoran Informasi Penutuapan Hotel Alexis

“Sanksi itu bisa dinon-job-kan atau dibebastugaskan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dominikus Dalu, Senin (26/3/18).

Di Pasal 315 UU No. 23 Tahun 2014, menyarakan bahwa masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan publik kepada pemerintah daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) menyatakan bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Setelah itu, Pasal 351 ayat (5) menyatakan kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 ayat (4).

BACA JUGA : Kesaksian Dokter dan Perawat Soal Rekayasa Medis Setya Novanto!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here