Terancam Sanksi, Anies Baswedan Diberhentikan?

0
9162
Copyright ©merdeka

Ada Beberapa Proses Yang Harus Dilakukan Jika Anies Baswedan Diberhentitugaskan

Indowarta.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan wajib untuk melakukan apa yang sudah direkomendasikan oleh Ombudsman, mengenai penataan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terkait dengan hal itu telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono.

BACA JUGA : Gubernur Sulawesi Utara, Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara!

“Posisinya harus dilaksanakan kalau rekomendasi Ombudsman. Seorang gubernur sebagai kepala daerah ada kewajiban melaksanakan rekomendasi Ombudsman,” ujar Soni di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Merdeka Utara, Senin (26/3/18).

WAJIB BACA :  Soal Pidato Pribumi Anies Baswedan, Hidayat Nur Wahid Singgung Jokowi dan Megawati!

Meski begitu, Soni mengatakan kalau Anies baswedan tidak dapat langsung diberhentikan jika saja masih belum dapat menjalankan rekomendasi itu, karena ada beberapa tahapan yang herus dilakukan hingga sampai pada pemberhentian.

Yang pertama yaitu Kemendagri terlebih dulu wajib untuk melakukan verifikasi. Disamping itu, Soni mengatakan kalau kinerja dari Anies Baswedan juga harus menjadi perhatian sebelum sanksi tersebut diberikan.

Anies Baswedan
Copyright©poskotanews

“Sebelum jatuhkan sanksi Kemdagri pasti akan klarifikasi dengan gubernur. Kenapa rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, pasti ada argumentasi. Kita dengarkan dua belah pihak,” jelas Soni.

BACA JUGA : Soal Tanah Abang, Ombudsman Bantah Niat Politik Pada Anies Baswedan!

Setelah ada argumentasi diantara kedua belah pihak, Kemendagri berhak memutuskan untuk melakukan pemberhentian atau tidak. Sedangkan pemberhentian sementara juga akan diberlakukan selam kurun waktu tiga bulan.

WAJIB BACA :  Beda Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Tanggapi Rekomendasi Kemendagri!

Kedepannya, Kemendagri akan menjalankan pembinaan khusus. Hal ini dilakukan ketika diklat bagi kepala daerah yang sudah dinilai tidak memahami pemerintahaan. Namun jika masih belum ada perubahan, akan dilakukan pembinaan tambahan selama satu bulan.

“Tiga bulan selesai dikembalikan untuk pimpin lagi masih salah terus, tidak taat lagi, dan makin tidak benar tindakannya kita bina lagi tambahan satu bulan. Terus kita kembalikan lagi kalau tidak bisa jalankan pemeritahan ya diberhentikan,” papar Soni.

Diketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan dibebastugaskan jika masih belum mengubah kebijakannya mengenai penataan kepada PKL di Tanah Abang. Hal tersebut terkait dengan adanya Laporan Hasil Akhir Pemerikdaan (LHAP) dari Ombudsman, pada Senin (26/3/18).

BACA JUGA : Terkait Penataan Tanah Abang, Sandiaga Uno Akan Jalankan Usulan Dari Ombudsman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here