Demo Pedagang Kartu SIM,-Registrasi Yes, Pembatasan No!

0
491
Pedagang SIM perdana Demo
Copyrigth©Viva

Demo Pedagang Kartu SIM Untuk Orasinya Mengenai Batasan Registrasi Yang Diterapkan Pemerintah

Indowarta.com – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, pada Senin (2/4/18) pagi, telah dipenuhi oleh massa demo yang datang dari para pedagang kartu SIM perdana dan pulsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Massa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Garut itu telah menyampaikan orasinya mengenai penolakan adanya batasan kartu SIM.

BACA JUGA : Menkominfo Jamin Tak ada Kebocoran Data Soal Registrasi Kartu SIM!

“Registrasi yes, pembatasan no,” kata Tedi, selaku koordinator aksi di depan Gedung DPRD Garut.

Dia menilai, bahwa adanya batasan registrasi terkait satu KTP untuk tiga kartu SIM yang diberlakukan pemerintah telah merugikan para pedagang kartu SIM dan pulsa. Karena sebagian besar dari pedagang tersebut mengambil keuntungannya dari penjualan kartu perdana.

“Memang dengan pembatasan, data kami bakal aman juga, kan tidak ada yang menjamin,” pungkas dia.

Untuk sekarang ini, kartu SIM perdana merupakan komoditas seluler yang sudah dianggap menguntungkan untuk outlet. Sehingga dengan itu, jika ada batasan tersebut diberlakukan maka akan berdampak pada kelangsung usaha dari pedagang kartu SIM.

Registrasi Ulang Kartu SIM Prabayar
Copyright©kompstekno

“Kami tidak merampok uang negara, apa dasar pemerintah melakukan pembatasan?” tegasnya.

BACA JUGA : Begini Simulasi Gaji Baru PNS!

Roni Pandawa selaku Ketua KNCI Garut mengatakan, adanya batasan kartu SIM perdana yang segera diterapkan oleh pemerintah kedepannya dinilai telah tebang pilih. Menurutnya adanya aturan tersebut telah berlaku untuk penjual pulsa eceran, akan tetapi aturan tersebut tak berlaku untuk gerai resmi dan perusahaan provider kartu SIM.

“Jadi yang semakin tertindas dari rencana itu ya konter kecil seperti kami, padahal sebagian besar omzet gerai justru dari konter kami ini,” ucapnya.

Sedangkan untuk batasan registrasi kartu SIM yang akan diberlakukan, yaitu satu NIK untuk tiga kartu SIM akan menyebabkan biaya data internet yang akan dikeluarkan oleh masyarakat semakin lebih mahal dibandingkan sekarang ini.

“Masyarakat yang ada di desa terpaksa harus berangkat ke kota untuk membeli kuota,” jelas dia.

Pihaknya mengaku sejak 2016 lalu sudah meminta kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk sinkronisasi data regitrasi SIM dengan database kependudukan, akan tetapi tidak meminta untuk membatasi kartu SIM Perdana yang dinilai akan berdampak pada pedagang kartu SIM.

“Sekali lagi kami mendukung registrasi, tapi tidak pembatasan kartu,” kata dia.

BACA JUGA : Mengenal Sosok Maya Angelou, Penyair yang Nongol di Google Doodle Hari Ini!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here