Kemendagri Segera Terapkan Pembuatan Akta Kelahiran Secara Online !

0
365
Copyright©tempo

Kemendagri Segera Mulai Pembuatan Akta Kelahiran Secara Online !

Indowarta.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang mulai menerapkan pengurusan akta kelahiran secara online pada Juli 2018 ini. “Bisa diurus dari rumah, tidak perlu datang ke kantor Dukcapil,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 10 Juli 2018.

Baca Juga : Mendagri Akan Tetap Lantik Bupati Tulungagung Meski Ditahan KPK

Dimana pemohon akta kelahiran, ucap Zudan, yang hanya tinggal mengikuti tahapan serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti dokumen dalam pedoman pembuatan akta. “Persyaratan-persyaratannya diupload saja. Nanti akta kelahirannya bisa dicetak dari rumah,” ujarnya. Walau dibuat secara online, Zudan yang menjelaskan jika akta kelahiran tersebut

Copyright©tribunnews

Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta kelahiran yang dibuat dari Kantor Dukcapil. “Bentuknya sama persis. Pembedanya hanya dua, yang online pakai barcode, yang dari kantor Dukcapil pakai cap,” kata dia. Tetapi apabila masyarakat merasa masih belum puas, akta kelahiran online daat dibawa ke kantor Dukcapil untuk ditukarkan dengan akta biasa yang ber-cap.

Dimana untuk mengikuti pendaftaran akta kelahitan secara online, pemohon dapat melakukan melalui situs resmi dinas dukcapil setempat dan nantinya bakal terintegrasi dengan sistem Ditjen Dukcapil Kemendagri. Daun layanan akta kelahiran online ini yang bakal dilaksanakan sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 mengenai Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diundangkan pada 11 Desember 2017.

Baca Juga : KPK Beri Ultimatum Pada Kemendagri, Soal Apa?

Dimana beberapa daerah seperti Kota Tangerang Selatan,Kota Surabaya dan Kota Medan yang juga sudah menerapkannya. Sementara di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan besarnya tunjangan guru dalam bentuk sertifikasi yang tidak mencerminkan kualitas pendidik.

Dimana hal itu ia sampaikan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). “Saya dulu memulai bahwa guru harus disertifikasi. Saya senang, tapi sekarang sering sertifikasi itu tidak mencerminkan apa-apa. Dia mungkin hanya prosedural saja untuk bisa mendapat tunjangan,” kata Sri Mulyani di Aula Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Baca Juga : Komentar Mendagri Soal Gaya Rambut Pasha Ungu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here