Terkait Rencana Pemerintah Naikkan Gaji PNS 5 Persen, Prabowo Tanggapi Begini !

0
472
Copyright©kompas

Prabowo beri Tanggapan, Soal Rencana Pemerintah Naikkan Gaji PNS !

Indowarta.com – Dimana bakal calon presiden yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mengatakan, segala bentuk program atau kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu dan meringankan penderitaan masyarakat Indonesia merupakan hal yang baik.

Baca Juga : Menohok Banget, Ini Alasan Prabowo Tak Pilih AHY Jadi Cawapresnya!

Kalau setiap usaha untuk kesejahteraan PNS, guru ABRI, itu tentunya baik dan bagus,” ujar Prabowo di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (16/8/2018), saat menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi para aparatur negara pada 2019 mendatang. Disini Prabowo yang menerangkan,

WAJIB BACA :  Prabowo Akan Bertarung Lagi di Pilpres 2019!
Copyright©Detik

Saat ini masalah terkini yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu masalah dibidang ekonomi. Seperti, masalah kemiskinan, menciptakan suatu ekonomi yang lebih adil dan makmur, dan stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pangan yang lebih terjangkau. “Yang penting kemampuan ekonomi kita dan ingat rakyat Indonesia miskin harus diperbaiki,” tuturnya.

Dikabarkan, pemerintah yang berencana bakal menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi para aparatur negara pada 2019 yang akan datang. Adapun rencana tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Baca Juga : Maju Pilpres 2019, Prabowo-Sandiaga Temui JK Minta Restu Hingga Bahas Pilpres !

Pada 2019, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” ucap Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

WAJIB BACA :  Gabungan Masyarakat Mengatasnamakan Papua, Datangi Rumah Prabowo Beri Dukungan !

Dimana rencana tersebut yang dicanangkan oleh pemerintah sebab demi melanjutkan tren positif yang ada pada birokrasi selama 2018. Pada 2018, pemerintah yang sudah melaksanakan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga (K/L) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, miudah dan cepat sekaligus transparan.

Sementara di sisi lain, wakil presiden Jusuf Kalla yang mengatakan jika pungutan pajak 2,5 persen dari gaji pegawai negeri sipil (PNS) khusus beragama Islam untuk zakat yang hanya sekedar wacana. Dimana sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin yang sebelumnya telah menyatakan jika keputusan presiden (Keppres) soal pungutan zakat itu yang bakal segera terbit.

Baca Juga : Prabowo Ingin Bertemu Presiden Jokowi Sebelum Pilpres, Bahas Masalah apa ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here