Jokowi Diajari Beda Grasi dan Amnesti Terkait Kasus Baiq Nuril !

0
281
Copyright©cnnindonesia

ICJR: Jokowi Harus Beri Baiq Nuril Amnesti, Bukan Grasi !

Indowarta.com – Dimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menjanjikan pemberian grasi kepada mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun terkait kasus dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai menuai kritik. Sementara Direktur Eksekutif ICJR

Lanjut Baca : Terkait Kasus yang Menimpa Baiq Nuril Presiden Jokowi Sarankan Lakukan Hal Ini !

Anggara yang menegaskan Nuril bahwa tak dapat diberikan grasi sebab syarat grasi merupakan kasus yang dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) tahun.

“Sedangkan Ibu Nuril dipidana dengan pidana 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Itu mengapa ICJR masih tetap mendorong Presiden untuk memberikan amnesti. Pemberian grasi tidak tepat,” kata Anggara melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11).

WAJIB BACA :  Fahri Hamzah Minta Pemfitnah Jokowi Dipenjara, Begini Tanggapan Faizal Assegaf
Copyright©cnnindonesia

Dimana sebelumnya, Jokowi yang mengatakan dirinya bersedia untuk memberikan grasi jika Peninjauan Kembali (PK) Nuril tersebut yang ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dari pandangan Anggara, UU No 22 Tahun 2002 mengenai Grasi Pasal 2 ayat (2) yang mengatur jika grasi hanya bisa diberikan atas putusan pemidanaan berupa pidana mati,

Lanjut Baca : Dibalik Pemilik Alat Peraga Kampanye ‘Raja Jokowi’ Masih Misterius !

pidana seumur hidup, penjara paling sedikitnya dua tahun. ICJR yang mendorong Jokowi untuk tetap memberikan amnesti kepada Nuril. Sementara Amnesti sendiri yang sebagai hak dari presiden yang diberikan dari Pasal 14 (2) UUD NRI Tahun 1945. Diketahui Amnesti sebagai salah satunya jalan bagi Nuril untuk memperoleh

WAJIB BACA :  Dua Kali Lipat! Jokowi Minta Anggaran PKH Tahun Depan Dinaikkan

keadilan atas pidana yang ada dari perbuatan yang terlebih tidak dilakukannya, tanpa menunggu dalam waktu yang sangat lama atau kndisir yang tidak memungkinkan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung RI yang meminya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menunda eksekusi Baiq Nuril. Dimana langkah tersebut diambil oleh Jaksa Agung

usai mengetahui tanggapan masyarakat yang menuntut keadilan untuk Baiq Nuril. Disini Kejagung yang menyatakan bakal menunga eksekusi kepada Nuril sampai proses Peninjauan Kembali berakhir. Oleh sebab itu, ICJR yang mendorong supaya Jokowi segera memberikan Nuril amnesti, dimana dirinya yang berada dalam kondisi tidak pasti.

Lanjut Baca : Usai Hadiri KTT APEC, Jokowi Kembali Blusukan di Jawa Timur Hari Ini !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here