Terkait Kasus Baiq Nuril, LPSK Paksa Anggota DPR untuk Revisi UU ITE !

0
372
Copyright©kompas

Berkaca dari Kasus Baiq Nuril, LPSK Desak DPR untuk Revisi UU ITE !

Indowarta.com – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, yang menyatakan LPSK yang telah menangani kasus yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dimana menurutnya, UU ITE yang dinilai lebih banyak merugikan rakyat kecil. Seperti dalam kasus yang belum lama ini ramai dibicarakan,

Lihat Juga : Jokowi Diajari Beda Grasi dan Amnesti Terkait Kasus Baiq Nuril !

Adapun kasus yang menimpa Baiq Nuril, mantan pegawai honorere SMAN 7 Mataram yang beredar luas sekarang ini, hal tersebut bukanlah satu-satunya kasus.

“Mumpung di Gedung DPR, saya desak dilakukan revisi atau judicial review terhadap undang-undang ini karena dalam praktiknya ini banyak mencelakakan orang kecil,” ujar Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

WAJIB BACA :  Mitra Go-Massage Jadi Korban Pelecehan, Gojek Langsung Turun Tangan !
Copyright©cnnindonesia

Diketahui bahwa Baiq Nuril yang tengah menunggu proses hukum atas pelanggaran UU ITE sebab dituduh menyebarkan rekaman telepon kepala sekolah ditempatnya bekerja, dimana pembicaraan melalui telepon yang bermuatan asusila. Dimana tindakan asusila tersebut yang dilakukan oleh kepala sekolah yang diketahui tidak ikut diusut.

Baiq Nuril dan kuasa hukumnya yang belum lama ini telah melaporkan kepala sekolah itu kepada pihak kepolisian. Disini Hasto yang mengatakan dari hasil informasi yang didapat, pihak yang menggunakan UU ITE sebesar 35 persen yakni para pejabat dan 29 persen lagi adalah profesional. Berdasarkan angka tersebut,

Lihat Juga : Terkait Kasus yang Menimpa Baiq Nuril Presiden Jokowi Sarankan Lakukan Hal Ini !

Sebagian besar yang menjadi korban kebanyakak mereka yang awak soal UU ini. “Artinya UU ITE ini memberi fasilitasi kepada elite,” ujar Hasto.

WAJIB BACA :  Jokowi Diajari Beda Grasi dan Amnesti Terkait Kasus Baiq Nuril !

Sementara Baiq Nuril yang sebagai mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB. Dimana Pengadilan Negeri Kota Mataram yang telah memvonis Baiq Nuril dengan tidak bersalah terkait kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolah yang bernada asusila ini. Disisi lain, Jaksa penuntut umum yang lantas mengajukan kasasi ke MA.

Adapun MA yang kemudian menjatuhkan vonis sebaliknya. Dimana Baiq Nuril yang akhirnya divonis bersalah yakni dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda sebesar Rp 500 juta.

Lihat Juga : Baiq Nuril Hingga Jatuh Pingsan Saat Ikut Aksi #SaveNuril !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here