Soal Penyelesaian Kasus HAM, SBY Dinilai Lebih Baik daripada Jokowi !

0
337
Copyright©cnnindonesia

SBY Dinilai Lebih Unggul ketimbang Jokowi, Saat Penyelesain Kasus HAM !

Indowarta.com – Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar yang menyatakan jika penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap lebih baik ketimbang era pemerintahan Joko Widodo. Dimana hal tersebut yang melihat melalui hasil riset ILR indeks negara hukum 2012-2017.

Lanjut Baca : SBY Kampanyekan Prabowo Maret, Gerindra: Tak Ada Kata Terlambat !

“Pemerintahan SBY lebih baik daripada pemerintahan Jokowi,” kata Erwin dalam diskusi di Artotel, Jakarta, Senin (10/12).

Menilik aspek HAM dalam Indeks Negara Hukum 2012-2017 buatan ILR, pada 2013, segmen jaminan hak atas hidup yang mencapai angka 5,23. Adapun angka tersebut yang diketahui turun drastis selanjutnya naik kembali walaupun tidak terlalu signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Berurutan indeks jaminan hak atas hidup yaitu 3,80 (2014), 3,51 (2015), 3,70 (2016), dan 4,76 pada (2017).

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Ajak Ahok Saat Sambut Raja Salman, Presiden Jokowi Tak 'Peka' ?
Copyright©kompas

Hal senada rupanya juga terlihat melalui segmen jaminan atas kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Dimana angka itu yang diketahiu turun sejak masuk pemerintahan Jokowi. Berturut-turut indeks segmen itu adalah : 5,31 (2014), 3,99 (2014), 4,22 (2015), 3,96 (2016), dan 3,98 (2017).

“Jika pun dalam dua tahun terakhir yaitu 2018-2019 terdapat tren kenaikan, maka nilai tersebut tidak akan melampaui nilai HAM pada pemerintahan sebelumnya,” ucap Erwin.

Adapun angka-angka yang disebutkan ILR didapat melalui sejumlah riset. Pada 2013 hingga 2017, ILR yang memakai metode survei ahli dan dokumen. Dimana survei tersebut yang diketahui dilakukan di 20 provinsi.

Lanjut Baca : SBY Minta agar Proyek Hambalang Tak Dikaitkan dengan Dirinya dan Demokrat !

“Kalau dokumen juga termasuk sampel kasus di dalamnya,” ucap Erwin.

WAJIB BACA :  Ketika Presiden Jokowi Ikut Nikmati Festival Musik We The Fest (WTF) di JIExpo Kemayoran!

Tak sendiri, ILR yang melibatkan enam ahli pada setiap provinsi. Yang mana terdapat 120 ahli yang diturunkan. Ratusan ahli tersebut memiliki berlatar belakang akademisi, aktivis dan praktisi hukum dan diminta mengisi 10 jenis kuesioner. Sementara Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nassidik diketahui turut hadir dalam diskusi yang

Mengaku tak heran atas kondisi indeks HAM hasil riset ILR. Ia menuuturkan, saat pemerintahan Jokowi HAM memang terabaikan. Sehingga hal tersebut yang dinilai tak sesuai dengan janji kampanye pada 2014 silam.

Lanjut Baca : SBY Puji Langkah Cepat Presiden Jokowi saat Kunjungi Palu !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here