KPK Pastikan Ancaman Hukuman Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Tsunami !

0
3755
Copyright©kumparan

KPK : Bagi Para Koruptor Dana Bencana Tsunami Diancam Hukuman Mati !

Indowarta.comKPK yang berharap ada tim supervisi yang bertugas untuk mengawasi penggunaan dana penanganan bencara soal musibah tsunami Selat Sunda yang diketahui telah menerjang sebagian kawasan Banten dan Lampung. Dimana para penyeleweng dana bencana terlebih diusulkan untuk dihukum berat.

Lanjut Baca : Ruang Kerja Menpora Imam Nahrawi Digeledah oleh KPK, Ini Alasannya !

“Kami turut mengusulkan peringatan hukuman berat, bagi mereka yang terbukti menyelewengkan dana bencana,” ucap Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan yang diterima kumparan, Rabu (26/12).

Copyright©kumparan

Melihat isi dari aturan yang ada, memang ada ketentuan penjatuhan pemberatan hukuman, terlebih hingga hukuman mati. Dimana ancaman hukuman mati yang sudah tercantum dalam pasal 2 UU Tipikor yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat 2

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Sudah diterangkan soal Pasal 2 ayat (2), yang mengatakan bahwa “keadaan tertentu” sehingga ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi para pelaku tindak pidana korupsi jika tindak pidana tersebut dilakukan disaat negara dalam keadaan bahaya yang sudah diatur menurut Undan-undang yang berlaku.

Lanjut Baca : Saat Ayah Meninggal, Zumi Zola Dapat izin Keluar Rutan oleh KPK !

Sementara ahli hukum pidana Universitas Indonesia yang juga sekaligus mantan komisioner KPK Indriyanto Seno Adji yang mengungkapkan jika hukuman berat sampai pidana mati diberlakukan untuk pidana terkait dana-dana yang berhubungan dengan penanggulanan krisis ekonomi moneter dan sosial yang berdampak luas.

Ia mengatakan, umumnya hukuman tersebut dipakai dengan kasus bencana alam nasional kerusuhan yang meluas dan sebagainya.

“Kerusuhan sosial yang meluas, bahkan pengulangan tipikor yang bersifat recidive. Jadi wajar saja pemberatan pidana walaupun memang perlu juga pertimbangan adanya (berdasarkan) case,” kata Indriyanto.

Lanjut Baca : Terungkap, KPK Bongkar Penyebab Garuda Indonesia Rugi Tiap Tahunnya !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here