Disebut Sering Disalahgunakan, BPN Prabowo Ingin UU ITE Direvisi Kembali !

0
940
Copyright©cnnindonesia

BPN Prabowo-Sandi Meminta UU ITE Direvisi Kembali, Sebab Sering Disalahgunakan !

Indowarta.com – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak yang meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, aturan tersebut yang dinilai sering disalahgunakan

Lanjut Baca : Belajar dari Kasus Buni Yani dan Ahmad Dhani, Fadli Zon Minta UU ITE Dikaji…

Untuk kepentingan kekuasan lantaran ada sejumlah pasal karet didalamnya.

“UU ITE ini menjadi perhatian khusus Prabowo-Sandi untuk direvisi karena korban utama UU ITE adalah masyarakat awam,” kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/2) malam.

WAJIB BACA :  BPN Tegaskan Tak Ada Agenda soal Prabowo Akan Kembalikan Ratusan Ribu Hektar Lahan ke Negara !
UU ITE
Copyright©beritasatu

Dimana Dahnil Anzar yang lantas menuding, kini kebanyakan korban dari UU ITE tersebut yang justru berujung pada pidana malah masyarakat awam dan juga kalangan aktivis, sedangkan pelapornya yang kebanyakan dari pejabat negara.

“Jadi pejabat publik yang kemudian merasa martabatnya terganggu dengan kritik, bisa menggunakan undang-undang ini untuk menjerat siapa pun,” kata dia.

Data kita lebih dari 35 persen pelapor undang-undang ITE itu adalah pejabat negara. Ini sinyal sederhana bahwa undang-undang ITE menjadi alat pejabat negara membungkam kritik. Artinya sebagian besar pejabat kita punya kecenderungan anti kritik,” lanjutnya.

Ditambah, sejak diresmikan pada 2008 yang lalu UU ITE kian banyak memakan korban.

WAJIB BACA :  Jaksa Irfan Marah Saat Sebut Buni Yani Lakukan Penghinaan dengan Gerakan Jari!

“Puncaknya adalah tahun 2016 ada 84 kasus dan tahun 2017 ada 51 kasus. Jadi, komitmen kita adalah merevisi UU ITE. Kita ingin stop pembungkaman publik, dan kriminalisasi,” kata Dahnil.

Lanjut Baca : Terkait Kasus Baiq Nuril, LPSK Paksa Anggota DPR untuk Revisi UU ITE !

Dimana ia mengatakan, pejabat negara diketahui sebagai pelapor kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Sehingga, UU ITE ini sebagai alat bagi pejabat negara untuk membungkam kritik.

“Artinya apa, sebagian besar pejabat kita itu memang mempunyai kecenderungan antikritik, ketika muncul kritik, kemudian dia menggunakan undang-undang itu, kemudian kalau ada delik dia pidana, dia kriminalisasi, kalau enggak ada delik dia gunakan kata-kata hoaks,” ungkapnya.

WAJIB BACA :  Buni Yani Dituntut 2 Tahun Penjara Beserta Denda Sebesar Rp 100 Juta!

Oleh sebab itulah, Dahnil Anzar yang berharap pemerintah segera melakukan revisi terhadap UU ITE ini.

Lanjut Baca : Berita Terkini: Pasal Karet UU ITE Jerat Korban, Bebaskan Ibu Nuril!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here